2 Feb 2019 14:30

Tanggapan Musisi Palembang Mengenai RUU Permusikan

Tanggapan Musisi Palembang Mengenai RUU Permusikan

Kaganga.com, Palembang - Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan yang digagas Agustus lalu kini menjadi polemik antara musisi Indonesia dan anggota dewan khususnya DPR komisi X. Hal ini disebabkan adanya indikasi yang bisa menyebabkan pasal karet (ketidakpastian aturan) yang dapat merugikan para musisi.

Hal tersebut menjadi isu yang marak diperbincangkan. Musisi ramai-ramai mendatangi DPR untuk meminta draft RUU yang dirancang 15 Agustus 2018 lalu untuk segera diperbaiki karena dinilai ada pasal karet.

Dari beberapa konten pasal-pasal yang dirumuskan banyak mengulas tentang kredibilitas musisi, kreatifitas (karya) serta penyelenggaraan musik itu sendiri.

Seperti yang tertera di pasal 5 yang menjelaskan hal yang dilarang dalam proses kreasi. Hal tersebut cukup membelenggu musisi itu sendiri. Tidak hanya itu, dalam RUU Permusikan juga terdapat pasal - pasal 'lucu'. Diantaranya, pasal 18, pasal 19 dan pasal 42.

Pada pasal 18 menjelaskan tentang konsumsi musik. Konten konsumsi musik di sini terdiri dari pemanfaatan karya musik berbentuk fisik, digital sampai pertunjukan.

Pasal 18 berbunyi, 'Pertunjukan musik yang melibatkan promotor dan/atau penyelenggara musik yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan Musik sesuai dengan perundang-undangan'.

Artinya, setiap pertunjukan di Indonesia harus memiliki lisensi dan izin usaha. Peraturan tersebut tidak masalah bagi promotor musik besar yang menampilkan musisi dalam negeri maupun luar negeri.

Lantas bagaimana dengan pertunjukan musik yang berada di ranah independen (indie)? Bagaimana musik yang digelar secara kolektif dengan skala kecil?

Bila RUU Permusikan disahkan, mau tidak mau pelaku pertunjukan musik dari ranah independen harus memiliki izin dan lisensi. Selama ini pertunjukan seperti itu  menjadi andalan musisi yang tidak mainstream.

Protes terhadap RUU Permusikan juga banyak dikemukakan oleh beberapa musisi  di Indonesia, salah satunya Indra Qadarsih (bip), pemain keyboard yang ikut membesarkan nama Slank, mengutarakan tanggapannya lewat akun instagramnya @indraqadarsih, "RUU Permusikan ini jadi inget film Wage. Jaman penjajahan Belanda. Persis banget pergerakan musisi dibatasi oleh VOC. Lirik ga boleh ini itu. Lagu Indonesia Raya ga boleh dinyanyikan liriknya pas 28 Oktober", ungkapnya.

Selain musisi mainstream nasional, protes juga diutarakan juga oleh musisi - musisi independen di Palembang. Karena musisi independen Kota Palembang sudah banyak dikenal secara nasional maupun internasional.

Diantaranya Taxlan, pentolan Manekin band dan termasuk salah satu penyelenggara musik kolektif (independen) mengatakan bahwa banyak sekali pasal - pasal karet yang bisa menjebak musisi dan penyelenggaranya.

"Kalau nanti melanggar hukum, ya kita melanggar hukum sama - sama. Kami juga akan terus buat panggung dan manggung seperti biasa", ucapnya kepada Kaganga.com via telpon.

Taxlan juga menambahkan, banyak ketidakpastian di beberapa pasal yang bisa saja menjerat musisi ataupun penyelenggara musik kapanpun. Ia mengatakan larangan -larangan tersebut memang sudah ada dari dulu, namun sekarang mengarah legalitas yang dikukuhkan dalam undang - undang.

"Sebenarnya sih hal - hal seperti itu sudah lama terjadi, namun tidak serepresif ini. Terlebih lagi akan diatur di undang - undang, ini akan lebih menguatkan satu pihak untuk bertindak jauh lagi", ucapnya.

Hal yang sama ditanggapi oleh musisi sekaligus produser musik indie di Palembang, Farid "Pelor" Amriansyah, ia mengatakan pemerintah seperti hanya ingin menghabiskan anggaran dengan merancang aturan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Terlebih lagi kalimat di RUU tersebut sangat ambigu.

"Undang - undang seperti membatasi ruang gerak, kalaupun pemerintah mengatur masalah hak karya itupun sudah diatur di undang - undang sebelumnya. Di RUU tersebut juga terdapat pasal yang setiap saat bisa saja menjerat musisi ataupun pihak penyelenggara mengingat kalimat kalimat yang ada di RUU sangat ambigu", ucapnya saat diwawancarai Kaganga.com via telepon, Sabtu (2/2/2019).

Pelor juga menanggapi perihal aturan yang melarang karya yang berkonten budaya luar, menurutnya tidak ada budaya yang tidak beradaptasi dengan budaya lain, musik merupakan tempat dimana proses asimilasi budaya itu sendiri.

"Kalau bicara larangan budaya asing masuk, saya kira ini sangat tidak mungkin. Kita punya dangdut yang menjadi musik Indonesia asli, namun tanpa sadar banyak juga pengaruh musik asing di dalam dangdut itu sendiri", imbuhnya.

Vokalis yang cukup fenomenal ini pun menyikapi adanya anjuran untuk memasukkan musik tradisional Indonesia di setiap tempat hiburan dimana ada pertunjukan musik.

"Pemerintah menganjurkan memutar musik tradisional kepada pemilik tempat hiburan ataupun penyelenggara musik di pagelaran musik, tapi pemerintah seakan lupa menghimbau agar pemilik tempat hiburan membayar royalti kepada pemilik lagu tradisional tersebut, ini kan konyol namanya", tandasnya.

Penulis : Nandoenk
Editor : Riki Okta Putra

Tag : RUU Permusikan

Komentar