13 Mei 2019 17:20

Lagi, Aksi Puluhan Massa di Kantor Gubernur Tuntut Sekolah Gratis   

Lagi, Aksi Puluhan Massa di Kantor Gubernur Tuntut Sekolah Gratis   

Kaganga.com, Palembang - Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Untuk Indonesia Cerdas menggelar aksi terkait permasalahan sekolah gratis, Senin (13/5/2019) di halaman Kantor Gubernur.  Sebelumnya, ditempat yang sama telah terjadi banyak aksi yang menuntut janji Sekolah Gratis dari  Gubernur Sumsel terpilih Herman Deru agar segera dilaksanakan.  

Ade Indra Chaniago selaku koordinator aksi menyampaikan tuntutan dari para aksi kali ini yakni 

1.Sekolah adalah tempat belajar bukan padar mencari untung  

2. Tolak segala macam bentuk pungutan komite dengan segala alasan apapun  

3. Tolak kebijakan sekolah berbayar 

4. Maksimilasi anggaran pendidikan  minimal 20 persen sesuai amanat undang undang 

5. Transparasi pengelolaan dana bos 

"Kami menagih janji politik gubernur ketika mencalonkan diri sebagai gubernur yang janjinya akan mengratiskan pendidikan di Sumsel. Tapi buktinya masih banyak sekolah yang memberlakukan pungutuan dan di sekolah-sekolah unggulan hanya berisi anak - anak pejabat yang belum tentu berprestasi, dan trakhir malah membuat kebijakan akan ada 29 sekolah yang di izinkan menarik bayaran SPP dari siswanya sebesar 1 juta ," ungkapnya dalam Orasi.  

Lanjut Chaniago menyampaikan, jika sebenarnya masyarakat berharap banyak dengan gubernur yang baru terpilih. Akan tetapi, harapan mereka sia - sia, menurutnya apa yang di janjikan Gubernur di masa kampanyenya hanya sekedar janji politik saja.  

" Baru seumur jagung harapan kami sudah di buat luntur, untuk itu kami meminta agar Gubernur untuk menepati janjinya dengan membatalkan izin 29 sekolah yang akan memulai sekolah berbayar (SPP) untuk semester baru nanti," tukasnya.  

Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang turun langsung menemui para aksi membantah jika janji di masa kampanyenya tidak di jalankan.

Dirinya menyalahkan jika munculnya ide sekolah berbayar ini karena pada masa kepemimpinan sebelumnya.  Tepatnya di tahun 2017-2018 sebelum dirinya dilantik menjadi Gubernur telah terjadi keterlambatan pembayaran (transfer). Oleh karena itulah agar proses pendidikan ini terus berjalan komite dan pihak sekolah mengambil kebijakan memungut biaya. 

"Waktu itu saya belum jadi Gubernur. Keterlambatan transfer itu terjadi 3 triwulan kurang lebih 9 bulan. Komitmen saya kalau bilang gratis ya gratis, jangan bilang gratis tapi tidak gratis," jelasnya. 

Dijelaskannya pasca dilantik 1 Oktober Dirinya diharuskan  membayar kurang lebih Rp96 miliar. Iapun berinisiatif mendahulukan membayar kepentingan itu yang diambil dari APBD. 

Pada tahun 2019 ini jelas dia sekolah dibedakan berdasarkan cluster yakni sekolah gratis dan sekolah berbayar. Dari 437 sekolah SMA dan SMK yang ada sebanyak 27 sekolah di kab/kota masuk kategori sekolah mandiri. 

Menurut Herman Deru, Ia ingin tak hanya siswa di kota saja yang mendapatkan fasilitas terbaik seperti AC di ruang kelas, dan makan gratis. Melainkan siswa di sekolah gratis yang jauh dari kota juga demikian. 

" Saya tidak mau seperti itu saya ingin semuanya adil. Sekolah gratis tetap jalan hanya saja untuk  sekolah mandiri yang menggunakan fasilitas listrik, AC, asrama dan makan ini tidak mungkin digratiskan  karena tentu ini tidak akan balance jadinya" jelasnya.

Penulis : Reza Mardiansyah
Editor : Achmad Fadhil

Tag : Pemprov Sumsel

Komentar