Kaganga.com,PALEMBANG – Pengembangan kopi Sumatera Selatan tidak cukup hanya mengandalkan potensi produksi. Penguatan pembiayaan, hilirisasi, peningkatan kualitas, hingga perluasan pasar ekspor menjadi pekerjaan penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan tersebut.

Hal ini menjadi fokus Diskusi Intensif Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi XI DPR RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kantor OJK Sumsel, Senin (9/11/2026).

Forum bertema Sinergi Sektor Keuangan dan Sektor Riil Mendorong Pengembangan Keunggulan Kopi di Sumatera Selatan tersebut dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito, serta Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto.

Sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, asosiasi pengusaha dan pelaku usaha juga turut mengikuti diskusi tersebut.

Dalam pembahasan, penguatan akses pembiayaan bagi petani, UMKM, agregator hingga pelaku industri pengolahan menjadi salah satu perhatian. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) didorong menjadi penghubung antara kebutuhan permodalan pelaku usaha dengan industri jasa keuangan.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, potensi kopi Sumsel harus mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Pengembangan komoditas tersebut juga perlu dikaitkan dengan pemberdayaan generasi muda melalui Program 100.000 Sultan Muda.

"Sumatera Selatan memiliki potensi kopi yang besar dan harus mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi bagi masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah, OJK, industri jasa keuangan, dan dunia usaha, kita dorong hilirisasi, perluasan pasar ekspor, serta pemberdayaan generasi muda melalui Program 100.000 Sultan Muda agar semakin banyak wirausaha lokal mampu tumbuh dan bersaing di pasar global," ujar Deru.

Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem usaha daerah. Program 100.000 Sultan Muda Sumsel sendiri mengintegrasikan pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, fasilitasi pembiayaan hingga perluasan pasar.

Melalui Sultan Muda Sumsel Center (SMSC), program tersebut telah menghimpun lebih dari 12.300 pendaftar hingga November 2026.

Perkembangan usaha kopi Sumsel juga menunjukkan capaian yang cukup besar. Pada periode Januari 2025 hingga September 2026, klaster kopi Sumsel mencatat realisasi kredit sebesar Rp356,05 miliar.

Selain itu, ekspor kopi mencapai 359,6 ton melalui 17 kali pengiriman ke lima negara tujuan. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa komoditas kopi Sumsel memiliki peluang untuk terus memperluas penetrasi pasar internasional.

Sementara itu, pengusaha muda Sumsel juga mencatat sembilan kesepakatan dagang internasional dengan potensi nilai mencapai Rp501,40 miliar dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 Tahun 2026.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan, penguatan sektor keuangan harus memberikan dampak langsung terhadap perkembangan usaha masyarakat. Menurutnya, potensi kopi Sumsel perlu didukung pembiayaan yang tepat sasaran serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

"Potensi kopi Sumatera Selatan perlu ditopang akses permodalan yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir. Komisi XI DPR RI mendorong sinergi kebijakan dan industri jasa keuangan agar petani, UMKM, serta wirausaha muda memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang," katanya.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito menyoroti pentingnya tata kelola komoditas, standardisasi kualitas serta mekanisme perdagangan yang transparan.

Menurutnya, pengembangan komoditas unggulan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Seluruh mata rantai, mulai dari produksi, pengolahan, pembiayaan hingga pemasaran, harus saling terhubung.

"OJK mendorong penguatan sektor keuangan dan ekosistem perdagangan yang efisien, disertai peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif dan berkelanjutan," jelasnya.

Penguatan akses keuangan tersebut juga berjalan seiring dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Upaya ini diperlukan agar petani dan pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga memiliki pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan risiko usaha.

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan turut mendapat pengakuan nasional. Sumsel meraih Financial Literacy Award (FLA) 2026 kategori Program Literasi Keuangan Terbaik Tingkat Provinsi serta TPAKD Award sebagai Provinsi Terbaik Wilayah Sumatera selama dua tahun berturut-turut, yakni 2025 dan 2026.

Melalui forum tersebut, OJK, Komisi XI DPR RI dan Pemprov Sumsel mendorong penguatan kemitraan TPAKD, perluasan pembiayaan produktif serta pengembangan rantai nilai kopi dari hulu hingga hilir.

Sinergi sektor keuangan dan sektor riil diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing kopi Sumsel di pasar ekspor, tetapi juga membuka peluang usaha lebih luas bagi petani, UMKM dan generasi muda.