10 Jul 2019 18:00

Tak Dapat Sosialisasi, Pedagang Pempek Terbeban Oleh Pajak

Tak Dapat Sosialisasi, Pedagang Pempek Terbeban Oleh Pajak
ilustrasi

Kaganga.com, Palembang - Peraturan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengenai penerapan Perda nomor 84 tahun 2018 terkait pembayaran pajak restoran ke setiap warung-warung pempek di Palembang. Hal ini menjadi dampak yang memberatkan bagi pedagang-pedagang pempek kaki lima.  

Supervisor Pempek Nony 168 Palembang Jalan Jenderal Sudirman, Tami mengakui jika pemberlakukan pajak yang seharusnya dilakukan sosialisasi malah lebih terlihat seperti mengancam pelaku usaha.  

"iya itu emang lagi ditekankan orang pajak, tanpa sosialisasi yg benar-benar sosialisi. Lebih seperti dipaksa sosialisasinya lebih seperti mengancam apabila tidak ikut sistem, mereka (pihak pajak) langsung akan segel besok. Padahal baru sosialisai sekali dua kali. Terus prosedur harus ada surat peringatan beberapa kali baru bisa main segel," katanya.  Diketahui outlet Pempek Nony 168 menjula harga produknya mulai dari kisaran Rp 4.000. "Pempek kecil 4 ribuan mulai sampai 20 ribuan ada pempek kapal selam," tambahnya  

Bukan saja tanpa sosialisasi. Pemberlakuan pajak tersebut rupanya dapat mempengaruhi penghasilan pengusaha pempek. Pemilik Dapur Bunda Raya, mengatakan kebijakan pemerintah sangat memberatkan. 

"Ya sangat memberatkan. Apalagi kita hanya pedagang kecil. Ya pasti berdampak pada penghasilan kami. Karena konsumen akan mikir. Kecuali konsumennya memang orang kaya atau pejabat,Kami kan hanyalah warung-warung kecil. Sangat keberatan," tambahnya. 

Sementara di Dapur Bunda Raya sendiri menjual berbagai menu makanan khas Palembang yang dijual mulai harga Rp. 2.500. "Satuaannya 2.500, pempek pistel dos, pempek ikan 3000 satuannya. Yang lain ada,celimpungan, model, tekwan dan aneka kue tradisional palembang," pungkasnya.

Penulis : Ines Alkourni
Editor : Achmad Fadhil

Tag : Pajak Restoran Pempek Palembang

Komentar