29 Nov 2019 21:30

Daur Ulang STNK Dan SIM Kadaluarsa, Oknum PNS Samsat Palembang Ditangkap Polisi

Daur Ulang STNK Dan SIM Kadaluarsa, Oknum PNS Samsat Palembang Ditangkap Polisi


Kaganga.com, Palembang - Oknum PNS yang bekerja di Samsat Palembang bernama Riki Fitriadi (33) ditangkap pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan karena telah mendaur ulang STNK dan SIM yang telah kadaluarsa untuk diperjual belikan.

Selain tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 29 lembar STNK mobil dan 16 STNK motor yang telah habis masa berlaku, sembilan lembar SIM B1 dan C palsu, serta lima STNK mobil palsu dan enam STNK palsu.

Selain itu, barang bukti berupa laptop, printer dan setrika juga didapatkan dari tangan tersangka. Seluruh barang itu diduga digunakan untuk mendaur ulang SIM serta STNK.

Kepala Bidang Hubungan Masyrakat (Kabid Humas) Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi menerangkan, tersangka ditangkap petugas di Jalan Macan Kumbang, 7 kawasan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Penangkapan itu berlangsung setelah sebelumnya petugas melakukan penyelidikan.

"Pengakuannya telah tiga bulan melakukan ini (pemalsuan),"kata Supriadi.

Supriadi menerangkan,modus yang digunakan tersangka yakni dengan memudarkan STNK dengan cara merendamnya. Setelah itu, Riki mengambil hologram yang ada disana. Hologram tersebut, kembali ditempelkan ke STNK palsu yang telah dicetak oleh tersangka.

"Sehingga, dengan hologram ini, seakan-akan STNK asli padahal tidak. Dia mendaur ulang STNK yang telah kadaluarsa untuk dijual lagi,"ujarnya.

Dari aksinya itu, tersangka Riki mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700 ribu.


"Tersangka merupakan PNS di Samsat Palembang, sehingga dengan mudah mengambil STNK yang sudah mati untuk kembali didaur ulang,"ujarnya.

Terpisah, Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Dwi Asmoro mengaku, kejadian tersebut merupakan tindakan yang dilkaukan oleh oknum. Ia pun meminta kepada penyidik untuk memberikan sanksi hukum yang tegas.

"Oknum tersebut sengaja melakukan pemalsuan STNK pastinya harus berhadapan dengan proses hukum.Tindakan tersebut sudah merugikan pemasukan negara lantaran uang yang disetor ke oknum tersebut tidak disetorkan ke kas negara. Masyrakat juga jangan membayar pajak melalui calo,"imbuhnya.

Penulis : Nandoenk
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Hukrim

Komentar