Parlemen
PBB Baru Buka Penjaringan Balon Walikota April
17 Mar 2017 20:30 | 37

PBB Baru Buka Penjaringan Balon Walikota April

Kaganga.com, Palembang - Meskipun penjaringan bakal calon Walikota Palembang baru akan dimulai pada April mendatang. Namun, sampai saat ini Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Palembang mengaku sudah ada 3 calon yang melamar. Hal ini diungkapkan Sekretaris DPC PBB Palembang Ade Victoria, kepada wartawan, Jumat (17/3/2017). Dikatakannya, ketiga…

PBB Siapkan Delapan Panitia Penjaringan Balon Walikota
17 Mar 2017 20:25 | 38

PBB Siapkan Delapan Panitia Penjaringan Balon Walikota

Kaganga.com, Palembang - Sekretaris DPC PBB Palembang, Ade Victoria menegaskan bahwa dalam melakukan penjaringan bakal calon Walikota Palembang, Partai Bulan Bintang telah menyiapkan delapan orang tim penjaringan. Tim ini terdiri dari internal dan eksternal yang dihadapkan mampu menjaring calon terbaik pemimpin kota Palembang. "Dari hasil tim penjaringan siapa-siapa yang mendaftar…

Chairul Matdiah Siapkan Program 1 Miliar Tiap RT Bukti Keseriusan Maju Pilwako
17 Mar 2017 20:20 | 276

Chairul Matdiah Siapkan Program 1 Miliar Tiap RT Bukti Keseriusan Maju Pilwako

Kaganga.com, Palembang - Meskipun penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palembang masih hitungan bulan. Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Sumsel, H Chairul Matdiah SH MHKes sudah menyatakan keseriusan untuk maju sebagai Calon Walikota Palembang dalam pesta demokrasi yang akan digelar 2018 mendatang. Tidak tanggung, Politisi Demokrat ini menegaskan…

Dewan Pertanyakan Penyertaan Modal Untuk BSB
17 Mar 2017 18:35 | 38

Dewan Pertanyakan Penyertaan Modal Untuk BSB

Kaganga.com,Muara Enim - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muara Enim, Mepertanyakan penyertaan modal dana APBD Muara Enim tahun 2016 sebesar Rp 5 miliyar ke Bank Sumsel Babel (BSB). Penyertaan modal tersebut diduga tanpa melalui persetujuan DPRD Muara Enim. Permasalahan itu diungkap Ketua Pansus II DPRD Muara Enim, Wiliam Husin, pada rapat…

Komisi V Usulkan Pengembalian Kewenangan Guru Honor Ke Kabupaten Kota
16 Mar 2017 18:55 | 29

Komisi V Usulkan Pengembalian Kewenangan Guru Honor Ke Kabupaten Kota

Kaganga.com, Palembang - Komisi V DPRD Sumsel akan segera mengusulkan agar kewenangan SMA/SMK yang saat ini dipegang Provinsi dapat dikembalikan pada Kabupaten/Kota. Hal ini menyusul sampai saat ini belum ada payung hukum atau regulasi yang mengatur pembayaran gaji guru honor pasca peralihan kewenangan SMA/SMK “Karena persoalan gaji ini urgensi, jadi…

Syarat Akreditasi Panti Asuhan Masih Dibahas Pansus V
16 Mar 2017 18:30 | 29

Syarat Akreditasi Panti Asuhan Masih Dibahas Pansus V

Kaganga.com, Palembang - Anggota Pansus V DPRD Sumsel Fahlevi Maizano menyatakan bahwa saat ini regulasi dan syarat akreditasi Panti Asuhan sedang dibahas di Pansus V bersama pihak terkait. Pembahasan ini agarjangan sampai Perda tersebut nantinya berbenturan dengan Perda yang sudah ada di kabupaten/kota. "Semuanya sedang kita bahas, termasuk nanti siapa…

Panti Asuhan Perlu Akreditasi
16 Mar 2017 18:25 | 23

Panti Asuhan Perlu Akreditasi

Kaganga.com, Palembang - Panitia khusus (Pansus) V DPRD Sumsel tengah membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa. Setelah ditetapkan menjadi Perda, panti asuhan yang ada akan diakreditasi. Hal ini dilakukan karena keberadaan panti asuhan perlu dibuatkan regulasi dan standar perizinan. Hal ini…

Pembayaran Gaji Guru Honor Tunggu Payung Hukum
16 Mar 2017 16:10 | 24

Pembayaran Gaji Guru Honor Tunggu Payung Hukum

Kaganga.com, Palembang - Dari hasil kunjungan kerja Komisi V DPRD Sumsel ke Kabupaten Musi Banyuasin membahas tentang nasib gaji dari guru honor, telah disimpulkan hasil bahwa diperlukan payung hukum untuk melakukan pembayaran gaji dari guru honor tingkat Kabupaten Kota. "Saat kami kunker ke Muba, sebenarnya pemkab Muba itu sanggup membayar…

Rebutan SDA, Pemicu Masalah Tapal Batas
15 Mar 2017 17:41 | 49

Rebutan SDA, Pemicu Masalah Tapal Batas

Kaganga.com, Palembang - Hampir seluruh Kabupaten Kota di Sumsel memiliki permasalahan tapal batas. Permasalahan ini kebanyakan terjadi karena faktor melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di suatu daerah, sehingga menyebabkan terjadi klaim antar daerah. Hal ini dikatakan oleh Ketua Pansus I DPRD Sumsel, Ridwan usai rapat pembahasan raperda penyelesaian batas…

Pansus I Segera Identifikasi Jumlah Masyarakat Adat di Sumsel
15 Mar 2017 16:55 | 29

Pansus I Segera Identifikasi Jumlah Masyarakat Adat di Sumsel

Kaganga.com, Palembang - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sumsel saat ini sedang melakukan identifikasi terhadap jumlah masyarakat adat di Sumsel dalam raperda tentang perlindungan masyarakat adat. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Pansus I DPRD Sumsel, Elianudin HB, usai melakukan rapat pembahasan raperda masyarakat ada dan tapal batas di Kantor DPRD…