6 Des 2018 12:00

APK Boleh Pasang Dirumah Pribadi, Asalkan...

APK Boleh Pasang Dirumah Pribadi, Asalkan...

Kaganga.com, Muara Enim - Saat ini banyak ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) dan alat peraga Sosialisasi (APS) yang dipasang di rumah rumah warga serta bangunan pribadi lainnya. Pemasangan ini bisa dikenakan sangksi namun bisa juga diperbolehkan.

APK di rumah pribadi harus ada izin tertulis dari pemilik rumah. Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Isa Ansori dalam rapat koordinasi pemasangan alat peraga kampanye di Kantor KPU Muara Enim, Kamsi (6/12).

"Untuk pemasangan baliho di rumah milik pribadi diperbolehkan, namun harus ada izin tertulis dari pemilik rumah," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, berdasarkan masukan dari Dishub Muara enim maka pemasangan APK diharapkan tidak ada di persimpangan jalan. "Meskipun daerah tersebut sudah ditetapkan, karena itu untuk keselamatan pengguna lalu lintas," terangnya.

Selebihnya, lanjutnya, diserahkan kepada Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu 2019. "Parpol diharapkan juga aktif melakukan pengawasan sehingga berjalan dengan tertib," harapnya.

Ketua Bawaslu Muara Enim, Suprayitno mengatakan untuk APK yang dipasang di rumah pribadi memang harus ada izin pemilik rumah. "Namun kami simpulkan, bila saat dipasang tidak diturunkan maka dianggap sudah diberikan izin dan tidak harus tertulis," tuturnya.

Dirinya meminta agar caleg bisa melepas sendiri APS yang dipasangkan, mengingat sekarang sudah dibagikan APK dari KPU Muara Enim. "Kalau tidak di indahkan maka kami surati parpol dan kami tertibkan tidak ada toleransi lagi," ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya akan sangat memperhatikan mengingat jumlahnya akan sangat banyak dan Bawascam juga akan dikoordinasikan. "Bila ada pelanggaran maka akan ditertibkan dibantu pihak terkait lainnya dalam hak ini polpp," terangnya.

Ketua KPU Muara Enim, Rohani mengatakan agar APK yang telah dibagikan untuk segera dipasang untuk menyemarakkan pemilu 2019. "Hari ini diserahterimakan sehingga APK diharapkan untuk memanfaatkan dengan baik," ungkapnya.

Rohani mengaku proses untuk APK cukup cepat mengenai design dibandingkan daerah lain, namun memang agak lama karena percetakannya bukan dilakukan KPU Muara Enim melainkan KPU Sumsel. "Tapi mudah mudahan semua sama seperti yang diserahkan oleh parpol masing-masing," tukasnya.

Untuk baliho yang dibagikan, yakni 10 buah untuk setiap pasangan calon dan 10 buah untuk setiap partai politik. Spanduk 16 buah untuk setiap pasangan calon, 16 buah untuk setiap partai politik dan 10 untik setiap calon anggota DPD.

"Untuk penambahan APK jenis baliho paling banyak lima buah setiap desa atau kelurahan. Sementara untuk spanduk paling banyak 10 buah di desa atau kelurahan," tutupnya.

Penulis : LPM IV
Editor : Riki Okta Putra

Tag : APK

Komentar