13 Sep 2018 19:00

Caleg Wajib Sampaikan Laporan Dana Kampanye

Caleg Wajib Sampaikan Laporan Dana Kampanye

Kaganga.com, Palembang - Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Alexander Abdullah mengatakan, pelaporan dana kampanye peserta pemilu 2019 merupakan hal yang penting dalam proses pemilihan dan sifatnya wajib, sesuai dengan peraturan KPU.

Alexander menjelaskan, peserta pemilu 2019 untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK), paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye, 22 September 2018.

Menurut Alexander, jika terlambat melaporkan dana kampanye, peserta pemilu dapat dikenai sanksi berupa pembatalan keikutsertaannya sebagai peserta pemilu.

"Pelaporan dana kampanye ini urgen, bisa membatalkan pencalonaan anggota DPR, DPRD, dan DPD," kata Alex.

Lantaran laporan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD dibuat oleh parpol, maka jika LADK terlambat diserahkan, seluruh caleg parpol di satu tingkatan itulah yang dibatalkan keikutsertaannya.

"Parpol yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu," katanya.

Aturan tersebut telah tertuang dalam pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017.

Tak hanya LADK, peserta pemilu 2019 untuk tepat waktu menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), yaitu 26 April-2 Mei 2019.

Jika terlambat menyerahkan LPPDK ke kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU, maka, peserta pemilu dapat dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya anggota DPR, DPRD, dan DPD sebagai calon terpilih.

Hal itu telah diatur dalam pasal 338 ayat (3) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

"Kalau melanggar yang ini, calon bukan dibatalkan tapi tidak dilantik," katanya seperti dilansir dari wesbitesumsel.kpu.go.id

Tidak ditetapkannya calon tersebut sebagai anggota DPR/DPRD/DPD, akan menyebabkan kursi menjadi kosong. Sebab, kursi tersebut tak bisa digantikan oleh calon maupun parpol lain.

Penulis : Achmad Fadhil
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Caleg Pileg 2019 Dana kampanye

Komentar