13 Mei 2019 01:00

Dugaan Kecurangan Penyelenggara, Grase : Kami Akan Tempuh Jalur Hukum

Dugaan Kecurangan Penyelenggara, Grase : Kami Akan Tempuh Jalur Hukum

Kaganga.com, Palembang - Dugaan penggelembungan suara telah terjadi di 5 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Saksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Grase Selly mengatakan terjadi kecurangan yang diduga dilakukan penyelenggara pemilu dengan mengubah data perolehan suara untuk Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1. Lima kecamatan di Muratara diantaranya Karang Jaya, Rawas Ulu, Rupit, Karang Dapo, dan Ulu Rawas. 

"Dalam pleno penghitungan suara tingkat provinsi kami menemukan kecurangan yang sistematis. Terdapat dua versi perolehan suara, pertama da1 kwk hasil pleno sesuai penghitungan tingkat PPK, setelah itu da1 kwk pasca pleno. Terdapat perubahan signifikan khususnya perolehan suara caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 nomor urut 8," ungkap Grase kepada sejumlah wartawan, Minggu (12/5/2019) malam. 

Grase berkeyakinan bahwa perubahan hasil tersebut bukan karena kesalahan input, akan tetapi ada perubahan yang disengaja untuk menguntungkan salah satu caleg yakni Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari partai Nasdem nomor urut 8 atas nama Fauzi Amroh. 

"Dengan adanya temuan ini, kami laporkan kepada Bawaslu Sumsel untuk menindaklanjuti baik temuan administratif maupun temuan tindak pidananya. Sudah disampaikan pada pleno tingkat provinsi bahwa apa yang jadi temuan kami bisa dipertanggungjawabkan. Kecurangan ini dilakukan oleh PPK. Kami menghadirkan saksi PPK, dan menjelaskan kecurangan itu saat di KPU Muratara, tapi kami tidak bisa melakukan keberatan karena sutuasi tidak kondusif saat ity. Sehingga dengan bukti dan saksi dan rekomendasi Bawaslu memerintakan KPU Muratara melalui KPU Sumsel untuk melakukan pencocokan  data C1 salinan saksi, dengan C1 di PPK di Kabupateb Muratara.Tapi jadi keanehan kami, KPU Sumsel tidak mau menjalankan rekomendasi Bawaslu itu, dengan mengacu PKPU no 4/2019 tentang tata cara rekapitulasi, padahal uu 7/2017 mengatur dan wajib KPU menjalankan rekom Bawaslu tersebut," tukasnya. 

Pihaknya jelas menyangkan sikap KPU Sumsel tersebut, dan menunjukkan tidak adanya transparansi proses yang dilakukan KPU Sumsel dalam proses demokrasi. 

"Jadi, kami akan melakukan proses hukum, dan pidananya. Karena ada perybahan hasil suara yang ada," tuturnya.

Tito menambahkan, pihaknya menemukan DA1 dua versi yang berbeda, dan dugaan penggelembungan di 5 Kecamatan di Muratara. 

"Keberatan saksi sudah diakomodir Bawaslu dengan mengekuarkan rekom untuk oenyandingan data dari C1 salinan dan DA1, tetapi KPU tidak mengakomodirnya, dan KPU Sumsel hanya memberikan form DC2 pernyataan keberatan. Dalam proses ini, sangat kami sesalkan ada perbuatan Terstruktur Masif dan Sistematis (TMS) yang dilakukan penyekenggara pemilu dari PPK hingga KPU provinsi yang ini perbuatan hukum dan akann kami ambil langkah hukumnya sesuai aturan, baik melalui Mahkamah Partai dan MK akan ditempuh," ungkapnya. 

Dihubungi terpisah, caleg Nasdem nomor 8 Fauzi Amroh menyatakan, pihaknya siap menjalankan proses yang ada, dan mempersikahkan KPU untuk bekerja sesuai tahapan.   "Kita siap menjalankan proses rekomendasi yang ada, dan jika ada perselisihan ada jalur mekanisme lartai dan kita ikuti proses yang ada di KPU," pungkasnya.

Penulis : Achmad Fadhil
Editor : Achmad Fadhil

Tag : Partai Nasdem

Komentar