7 Sep 2020 19:55

Sembilan Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pemandangan Umum

Sembilan Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pemandangan Umum

Kaganga.com, Palembang - Sembilan fraksi di DPRD Sumsel, yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Hanura-Perindo, melalui juru bicara masing-masing, menyampaikan pemandangan umum terhadap tiga Raperda Provinsi Sumsel dalam Rapat Paripurna XV DPRD Sumsel, Senin (7/9/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sari Desi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Nasrun Umar yang mewakili Gubernur Sumsel, OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, anggota DPRD Sumsel dan tamu undangan lainnya.

Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Sumsel tersebut, yakni Raperda tentang Pembentukan BUMD Agri Bisnis, Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah (PD) Prodexim (Perseroda) dan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Masing-masing juru bicara secara bergantian menyampaikan pemandangan umumnya, diantaranya dari Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh juru bicaranya, Herman.

Setelah mempelajari penjelasan Gubernur Sumsel pada poin 1 terhadap Raperda pembentukan BUMD pada prinsipnya Fraksi Partai Nasdem memahami maksud dan tujuan Raperda BUMD Agri Bisnis yang tidak lain untuk kepentingan maayarakat umum dan meningkatkan perekonomian rakyat. Bahkan dapat meningkatkan PAD.

“Pembentukan BUMD Sektor Agri Bisnis juga sesuai dengan syarat pendirian BUMD yang tertuang dalam PP Nomor 54 Tahun 2017. Bahwa pendirian BUMD berdasarkan kebutuhan daerah dan kelayakan BUMD yang dibentuk,” jelas Herman.

Selanjutnya untuk menuju tata kelola BUMD yang baik dan tepat sasaran Partai Nasdem menyarankan agar Pemprov memperhatikan prinsip-prinsip dasar. Di antaranya adalah akuntabilitas, kemandirian, transparansi, pertanggungjawaban dan kewajiban.

Kemudian terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukun perusahaan daerah Prodexim menjadi Perseroan daerah Prodexim (Perseroda). Partai Nasdem menyambut baik dan mengapresiasinya.

“Pembentukan badan hukum menjadin Perseroan dimaksud tidak lain untuk mendukung program Pemda di antaranya meningkatkan peran dan fungsi Pemda, memberdayakan sumber daya milik Pemda efisien efektif dan produktif serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Abusari menjelaskan terkait Raperda pembentukan BUMD Agri Bisnis, Fraksi PAN menyambut baik, mengingat BUMD adalah salah satu cara untuk mengelola sumber daya unggulan daerah salah satunya bidang pertanian.

“Sebagai catatan bahwa dalam pengelolaan BUMD harus dikakukan secara profesional, orientasi bisnis dan akuntabilitas. Sehingga target yang dicapai dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” jelasnya.

Demikian halnya tentang Raperda perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Prodexim. Menurutnya Fraksi PAN menaruh harapan besar agar Perseroda ini dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Sumsel dengan semangat Sumsel Maju untuk Semua.

Selanjutnya adalah pemandangan umum fraksi Partai Hanura-Perindo yang disampaikan oleh juru bicaranya Alfrenzi Panggarbesi. Dalam penjelasannya Alfrenzi mengatakan setelah mencermati dan menyikapi Raperda tentang pembentukan BUMD.

Sementara Juru bicara Fraksi PKS M. Subhan terkait Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah (PD) Prodexim (Perseroda), Fraksi PKS menyambut baik keberadaan raperda ini, dan memandangnya sebagaj sebuah ikhtiar pemerintah guna meningkatkan produktifitas BUMD tersebut.

“Namun alangkah lebih baiknya rencana perubahan badan hukum perusahaan daerah tersebut ditunda terlebih dahulu. Sebab, kami belum melihat adanya alasan yang mendesak untuk dilakukannya perubahan badan hukum dari perusahaan daerah beralih ke perseroan,” katanya.

Selain itu, adanya perubahan bentuk badan hukum ini juga belum tentu dapat menjamin keberadaan PD. Prodexim akan semakin produktif dan memiliki daya saing. Hal yang dibutuhkan pemerintah adalah melakukan evaluasi secara kritis mengenai penyebab ketidak produktifan BUMD tersebut. Oleh karenanya, kebijakan perubahan bentuk badan hukum ini harus dikaji secara komprehensif, Jangan sampai hanya terkesan mengalihkan persoalan pada organ perusahaan yang baru.

“Untuk itu, fraksi PKS menilai perlu kiranya mengetahui hasil evaluasi atas kinerja PD Prodexim selama ini? Apa yang Sebenarnya menjadi faktor penyebab ketidak produktifan perusahaan daerah ini? Kalaupun harus dipaksakan untuk dilakukannya perubahan bentuk badan hukum perusahaan,” tukasnya.

Usai sembilan juru bicara fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi menskor rapat paripurna hingga, Senin (14/9) mendatang, untuk mendengarkan tanggapan Gubernur Sumsel.

Penulis : Achmad Fadhil
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Advertorial DPRD Sumsel

Komentar