6 Des 2017 15:15 | 37

Bantuan Hukum Gratis Minim Kasus

Bantuan Hukum Gratis Minim Kasus

Kaganga.com, Muara Enim - Program bantuan hukum gratis yang disediakan pemerintah Kabupaten Muara Enim belum maksimal menangani kasus hukum yang menimpah warga miskin atau kurang mampu. Pasalnya, jumlah kasus yang ditangani masih minim akibat sedikitnya aduan yang diterima dari masyarakat.

"Kurangnya jumlah aduan yang diterima ini bisa jadi akibat minimnya sosialisasi, program bantuan hukum gratis sudah disediakan sejak tahun 2015 lalu, namun jumlah kasus yang ditangani belum begitu banyak,"kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Muara Enim, M Zulfachri Andri disela pembukaan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Griya Sintesa Muara Enim, Selasa (6/12).

Dia memaparkan, sepanjang tahun 2017 ini total kasus yang ditangani program bantuan hukum gratis baru berjumlah 8 kasus. Jumlah tersebut diakuinya masih sangat minim sehingga dirasa belum menjangkau luas masyarakat yang membutuhkan.
Meski begitu, menurutnya minim kasus yang terima juga disebabkan beberapa faktor. Diantaranya kasus yang mendapat bantuan hukum harus sesuai kriteria dan ketentuan yang ditetapkan didalam Perda.
"Sebenarnya kasus yang kita terima terbuka asalkan bukan kasus narkoba atau korupsi, namun sejauh ini kasus ditangani didominasi kriminal seperti penganiyaan atau pencurian,"paparnya.

Dia menjelaskan bahwa Perda Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin diberikan karena seluruh warga negara, khususnya yang berada di Kabupaten Muara Enim mempunyai kesamaan kedudukan di dalam
hukum.

Lewat program ini, bantuan hukum akan diberikan kepada masyarakat yang bermasalah di pengadilan karena tidak sanggup untuk menyewa pengacara (Lawyer).

"Bagi masyarakat yang ingin mendapat bantuan ini cukup melampirkan Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pemerintah Desa atau Kelurahan, masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dengan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Biro Hukum Pemkab Muara Enim,"ungkapnya

Nantinya, kata dia, Pemkab Muara Enim akan menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi dan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan bantuan hukum kepada
masyarakat yang tidak mampu.

Selain di Kabupaten Muara Enim, lanjut Andri, Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin juga sudah diberlakukan di daerah-daerah lain, sesuai instruksi yang diberikan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Bisa dikatakan bahwa ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada warga miskin di Kabupaten Muara Enim yang tersangkut paut dengan masalah hukum namun terkendala biaya, bahkan guna mendukung program ini anggaran akan kita tingkatkan ditahun 2018,"pungkasnya.

Penulis : LPM IV
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Bantuan hukum Muara Enim I

Komentar