28 Jul 2018 16:55

Berantas Pungli, Komisi V Minta Disdik Bentuk UPTD

Berantas Pungli, Komisi V Minta Disdik Bentuk UPTD

Kaganga.com, Palembang - Komisi V DPRD Sumsel merekomendasikan pemerintah daerah untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel disetiap kabupaten/kota.

Rekomendasi ini disampaikan Komisi V DPRD Sumsel, mengingat maraknya pungutan liar (Pungli) yang kerap terjadi di SMA sederajat di Sumsel.

Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli memberikan rekomendasi berupa perhatian khusus kepada Disdik Sumsel, lantaran banyaknya laporan dari masyarakat bahwa terdapat beberapa pungli yang tidak perlu dan sangat memberatkan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa di SMA/SMK di Sumsel.

Menurutnya pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut tidaklah benar meskipun beralasan pungutan tersebut merupakan hasil keputusan dan kesepakatan dalam rapat komite sekolah.

“Hal tersebut bertentangan dengan Perda Provinsi Sumsel No 3 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis. Terkait dengan hal itu, Komisi V DPRD Sumsel meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumsel untuk melakukan evaluasi dan menertibkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah,” katanya, Sabtu (28/7/2018).

Kemudian lanjutnya, agar tujuan pelaksanaan program sekolah gratis manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumsel, tanpa ada pungutan yang membebani orang tua siswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.

Selain itu, Syaiful juga melanjutkan, Komisi V menemukan permasalahan terkait kurang optimalnya rentang kendali dalam urusan administrasi SMA/SMK di kabupaten/kota, dengan telah dipindahkannya kewenangan sekolah pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

“Itu karena luasnya wilayah. Untuk itu, Komisi V menyarankan agar dibentuk UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di setiap kabupaten/kota,” pungkasnya. 

Penulis : Achmad Fadhil
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Disdik Sumsel

Komentar