25 Nov 2015 20:00

Edan ! Narkoba Jadi Alat Beli Suara

Edan ! Narkoba Jadi Alat Beli Suara

 

Kaganga.com, Palembang - Bahaya narkoba rupanya makin mengancam provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) jelang menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada ) serentak yang siap digelar ditujuh daerah Kabupaten pada 9 Desember mendatang.

Pasalnya, didaerah yang bakal menggelar pesta demokrasi itu banyak dimanfaatkan oleh tim sukses calon kandidat kepala daerah untuk membeli suara dengan menukar narkoba.

Tren baru kejahatan politik itu terungkap saat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berserta seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota menggelar rapat pemantapan persiapan jelang Pilkada serentak yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (25/11/2015).

Dihadapan seluruh kepala daerah serta FKPD yang hadir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel, Giri Ramanda menyampaikan politik narkoba sudah menghantui masyarakat yang berada di daerah yang siap melaksanakan pilkada serentak. Menurut Giri, untuk menarik simpati pemilih, tim sukses calon kini banyak memanfaatkan cara haram yang diluar dugaan, yakni dengan menyogok pemilih dengan kenikmatan barang haram.

"Kami menumukan fakta baru bahwa di sumsel kejahatan money politik sudah diganti dengan politik narkoba, kejahatan politik seperti ini banyak dimanfaatkan didaerah yang rawan jelang Pilkada serentak,"kata Giri.

Dikatakannya, pergeseran metodologi baru dalam politik uang diganti politik narkoba sangat kuat terjadi di wilayah yang rentan bebas peredaran narkoba. Hal itu ditenggarai dari peredaran narkoba yang meningkat menjelang pilkada.

"Karena itu pihak kepolisian harus menindaklanjuti dan melakukan pembuktian indikasi ini, kejahatan money politik merusak pesta demokrasi, tapi kalau politik narkoba jelas merusak segalanya karena Ini lebih berbahaya,"bebernya.

Selain menemukan indikasi politik narkoba, pihaknya juga menyebut jelang pilkada serentak kenetralitasan PNS jarang terjadi. Hal itu karena pihaknya sering mendapat laporan bahwa mobil plat merah masuk ke daerah kampanye. "Itu masih terjadi ada laporan yang mengirim foto seperti itu kepada saya,"ucapnya

Sementara Kapolda Sumsel Irjen Po Iza Fadri mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya tren kejahatan politik baru yang mengancam wilayah sumsel khususnya kabupaten yang bakal menggelar pilkada serentak. Karena itu, pihaknya siap menindak lanjuti laporan tersebut supaya segera diantisipasi oleh personil kepolisian bawahannya.

" Tentu kita melindungi dari ancaman oknum yang tidak bertanggungjawab mengacaukan jalannya pilkada serentak,Karena itu informasi yang disampaikan oleh Ketua
DPRD, akan kami tindaklanjuti,"tegasnya.

Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalkan terjadinya kericuhan pelaksanaan Pilkada serentak nanti, pihak Polda Sumatera Selatan, mengerahkan hamper 10 ribu personil atau 80 persen dari kekuatan yang ada.

Sejumlah kegiatan patroli keliling di wilayah penyelenggara pilkada, dilaksanakan pihak kepolisian.

“Operasi kepolisian mandiri dengan kegiatan preventif melalui kegiatan deteksi dini untuk mewujudkan kamtibmas akan kita intensifkan diwilayah yang menggelar pilkada,”terangnya.

Sejauh ini, Pihak Polda Sumsel sendiri, telah memetakan pengamanan menyambut pilkada serentak nanti, dengan mengkategorikan gangguan keamanan yang ada, mulai dari potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata.

Sedangkan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menyampaikan jelang pelaksanaan pilkada serentak, kepala daerah diharapkan menjaga situasi kondusif wilayahnya masing-masing.
Alex meminta PNS tetap netral dan menginstruksikan para Penjabat (Pj) Bupati diminta semakin fokus melaksanakan tugasnya. Adapaun Tujuh kabupaten tersebut yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir (OI), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musirawas, dan Musirawas Utara (Muratara).

"Tujuh kepala daerah penyelenggara pilkada wajib melakukan deteksi dini terhadap gangguan ketertiban dan keamanan menjelang, saat, dan setelah waktu pencoblosan pada 9 Desember mendatang,"tegas Alex

Selain itu, Alex mengharapkan pemerintah setempat juga membantu tugas KPU (Komis Pemilihan Umum) dan Banwaslu (Badan Pengawas Pemilu) daerah dalam mengawal bupati dan wakil bupati terpilih dilantik. Karena tugas pemerintah kabupatenlah untuk memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pilkada.

"PNS netral saat pilkada itu harus. Makanya beberapa waktu lalu ada Penjabat Bupati yang melakukan beberapa mutasi. Itu untuk menjaga kenetralan dalam tubuh pemerintah kabupatennya sendiri,"pungkas Alex.

Penulis : Achmad Fadhil
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Narkoba Beli Suara Pilkada

Komentar