Kaganga.com PALEMBANG — Transisi kepemimpinan di Kabupaten Muara Enim pasca-penetapan Bupati Edison sebagai tersangka oleh KPK tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pembangunan daerah. Untuk itu, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Sumarni segera melakukan konsolidasi dan memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.

Arahan tersebut disampaikan Herman Deru usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Bupati Muara Enim kepada Sumarni di Griya Agung, Rabu (10/6/2026).

"Tadi usah menyerahkan surat untuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, ke Wakil Bupati. Secara konstitusi, Wakil Bupati melaksanakan tugas Bupati ketika Bupatinya berhalangan. Dan secara resmi sudah kita serahkan," ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, Rabu (10/6/2026).

Deru mengingatkan bahwa Sumarni memikul tanggung jawab besar untuk menjaga ritme kerja di lapangan, agar selaras dengan konsep arah pembangunan yang sudah disusun sejak awal masa jabatan.

"Saya berpesan kepada Ibu Marni untuk melakukan konsolidasi di lapangan dan tetap fokus terhadap visi-visi yang sudah dibuat bersama-sama oleh Pak Edison dan Ibu Marni. Jadi, apa pun itu, mereka adalah satu paket pasangan dalam menentukan arah pembangunan daerah Muara Enim," terangnya.

Di samping itu, ia memberikan atensi khusus pada sejumlah proyek infrastruktur strategis, baik yang berskala regional maupun nasional.

"Yang kedua, saya pesankan ada proyek-proyek strategis, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek strategis yang ditentukan oleh daerah sendiri, yakni Provinsi dan Kabupaten Muara Enim," katanya.

Salah satu program fisik yang wajib dikawal penyelesaiannya adalah pembangunan jalan layang perlintasan kereta api demi mendongkrak faktor keselamatan publik.

"Salah satunya pembangunan flyover untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pada lintasan jalan dan kereta api. Fokus kita, proyek ini harus bisa digunakan. Awalnya ditargetkan pada 2027 sudah dapat digunakan, dan saat ini sedang berproses," tegasnya.

Gubernur tidak memungkiri, bahwa dinamika hukum yang menimpa Edison terjadi secara mendadak. Namun, ia melarang keras hal tersebut dijadikan alasan melambatnya kinerja birokrasi.

"Tiba-tiba kita mendengar sahabat kita, Pak Edison, berhalangan. Maka ini menjadi salah satu tugas pokok Ibu Marni. Di luar kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin pembangunan, dan pemimpin masyarakat, saya instruksikan Ibu Marni untuk langsung kembali ke daerah agar roda pemerintahan tidak sampai mengalami stagnasi," imbuhnya.

Ia juga meminta publik melihat kasus yang tengah ditangani KPK tersebut secara jernih sebagai wilayah kelalaian personal, bukan kesalahan sistem kelembagaan pemda.

"Sekali lagi, ini adalah persoalan personal, artinya persoalan individu. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai persoalan lembaga. Pertanggungjawabannya juga menjadi pertanggungjawaban personal," ungkapnya.Lead ini lebih menonjolkan isu transisi pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan sehingga terasa lebih kuat sebagai pembuka berita politik-pemerintahan.