19 Nov 2018 19:35

Palembang Menjadi Kota Pertama Peluncuran Implementasi SPPA

Palembang Menjadi Kota Pertama Peluncuran Implementasi SPPA

Kaganga.com, Palembang - Upaya menuju kota layak anak, Pemerintah Kota (Pemkot)  Palembang bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel melaksanakan peluncuran implementasi sistem peradilan pidana anak (SPPA) terpadu di Kota Palembang, sekaligus membentuk tim terpadu untuk mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Senin (19/11/2018) di Wyndham hotel.


Wali Kota Palembang,  H Harnojoyo mengucapkan terimakasih kepada Kejati karena melalui SPPA ini adalah upaya untuk melindungi anak bangsa. Melalui upaya tersebut membuka harapan baru dari anak bangsa.

"Anak merupakan harapan bangsa, sesuai dengan Undang-undang negara memiliki kewajiban untuk menjamin kelayakan anak. Apalagi anak yang berhadapan dengan hukum", ujar Harnojoyo.


Ke depan melalui SPPA ini dapat membantu ABH dalam proses hukum. "Sebetulnya anak itu belum bisa berfikir logis,  mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Sehingga kita juga berharap ke depan jangan ada stigma buruk terhadap ABH di masyarakat dan anak ABH dapat diterima di lingkungannya", jelasnya.


Selain hak untuk tidak menerima sanksi sosil, Harnojoyo menegaskan ABH juga memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan, karena pendidikan wadah pertama dalam membentuk moral anak.


"Mudah-mudahan dengan dibentuknyabtim koordinasi ini memberikan ruang kepada ABH sekaligus mendampinginya dalam proses hukum", katanya.


Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel,  Ali Mukartono SH menjelaskan,  tujuan dibentuknya peradilan anak dengan cara dibina dan rehabilitasi adalah upaya menyelamatkan anak bangsa.

"Anak-anak antara usia 12-17 tahun yang melakukan tindak pidana pasti ada faktor lain, pada dasarnya mereka tak punya sifat jahat”, katanya.

Ali mengatakan hal tersebut sudah  diamanatkan dalam Undang-Undnag SPPA tapi karena infrastrukturnya masih minim maka hal tersebut terkendala.


“Kita mulai dari Palembang yang notabenenya pembinaan lapas anak terbaik se-Indonesia dan peringkat 6 penanganan pidana anak se-Indonesia," jelasnya.

Bahkan sambungnya, bukan zamannya lagi hukuman harus dipenjara, stigma di masyarakat menjadi tantangan dimana tindak kejahatan harus diterima setimpal.

"Ini untuk mendobrak sistem yang dianut KUHAP yang terkesan kaku. Dengan tim terpadu ini kita bisa melihat bagaimana proses hukum ditingkat pendidikan seperti apa", tandasnya.

Penulis : Nandoenk
Editor : Riki Okta Putra

Tag : pemkot palembang

Komentar