15 Jul 2020 14:00

Pemprov Sumsel Dukung Pendidikan Karakter Berintegritas Tanpa Korupsi

Pemprov Sumsel Dukung Pendidikan Karakter Berintegritas Tanpa Korupsi

Kaganga.com, Palembang - Pemprov Sumsel mendukung Pendidikan Anti Korupsi yang tengah digencarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, hal ini terlihat saat Pemprov Sumsel mengikuti kegiatan penyusunan peraturan Kepala Daerah terkait implementasi pendidikan anti korupsi di Provinsi Sumsel diselenggarakan oleh KPK RI melalui video conference. 

Disampaikan Gubernur Sumsel H Herman Deru diwakili Kadis Kominfo Sumsel H Achmad Rizwan, SSTP, MM, mengatakan, jika Rakor ini dilaksanakan untuk mendukung efektivitas penyusunan Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi pendidikan antikorupsi di Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Sumsel.  

"Ini sebagai tindak Ianjut terkait pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh Indonesia yang merupakan komitmen dan rencana aksi bersama antara KPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan," terang Rizwan saat ditemui seusai acara, Rabu (15/7/2020). 

Lanjut Rizwan, seperti yang disampaikan Pejabat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rama Handoko dalam Dio Confrence, pihaknya mengapresiasi atas dukungan Pemprov Sumsel yang telah membantu mengkoordinasikan kab/kota dalam mengikuti kegiatan ini. 

" Ia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan awal semangat baru untuk menciptakan Indonesia yang bebas korupsi," kata Rizwan.  

Selain itu, Rizwan juga menyampaikan apa yang di terangkan oleh Dikyanmas KPK, Niniek, yang mengatakan bahwa Pendidikan antikorupsi penting karena perlu pembentukan budaya baru dengan cara yang berbeda yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan baik di keluarga, sekolah, masyarakat dengan sekolah sebagai Iokomotif.  

"Oleh sebab itu, katanya, dibutuhkan penyusunan peraturan Kepala Daerah terkait implementasi pendidikan anti korupsi. Agar tersedianya regulasi pendidikan antikorupsi di jenjang pendidikan dasar dan menengah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota," jelasnya.  

"Selain itu juga perlu materi dan kurikulum insersi implementasi pendidikan antikoruptor jenjang dasar dan menengah untuk Mendorong penerapan pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan," pungkasnya.

Penulis : Reza Mardiansyah
Editor : Achmad Fadhil

Tag : Pemprov Sumsel

Komentar