10 Jan 2020 15:20

Pemprov Sumsel Instruksikan Pelayanan JKN-KIS Tetap Berjalan

Pemprov Sumsel Instruksikan Pelayanan JKN-KIS Tetap Berjalan

Kaganga.com, Palembang - Kontrak Pembayaran JKN-KIS dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berakhir 31 Desember 2019 kemarin. Akan tetapi, Pemprov Sumsel memastikan pelayanan JKN-KIS untuk masyarakat tidak mampu tetap berjalan seperti biasa, meski secara kontrak kerjasama untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari alokasi APBD telah berakhir. 

Asisten I Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Akhmad Najib mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Gubernur yang meminta agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Sumsel normal dan mereka tetap bisa berobat di rumah sakit yang ada di Sumsel. 

"Pelayanan tidak boleh mandek, sekarang masyarakat tetap bisa berobat ke RS, sembari kita masih melakukan rapat dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan Sumsel, Disdukcapil dan juga nanti akan kita undang BPJS Kesehatan dalam rapat lanjutan," ujarnya, Jumat (10/1/2020).  

Lanjut Najib sebagai tindak lanjut untuk duduk bersama membahas persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di per 2020 serta melihat berapa besar porsi PBI yang dibiayai dari APBD Sumsel. 

"Kita akan lihat berapa besar postur pendanaan dan jumlah peserta yang dibiaya untuk BPJS Kesehatan ini baik di Kabupaten/kota ataupun dari Provinsi. Jadi masih dilihat dulu makanya BPKAD, Bapenda dan juga tim TAPD akan dipanggil akan lebih konkret," ujarnya. 

Pasalnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan cukup memberikan dampak bagi alokasi anggaran Pemkab/Pemkot. Seperti contohnya, Kabupaten Lahat yang mengungkapkan ketidaksangupan pembayaran.  

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, agar peserta penerima  benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan PBI BPJS  tersebut. Selain itu HD juga meminta agar BPJS memberikan pelayanan yang sama bagi penerima ini dengan peserta BPJS mandiri. 

" Saya minta pelayanan bagi peserta ini benar-benar diutamakan. Karena sesuai kontraknya ini kita bayar langsung setahun. Ini dilanjutkan dulu jangan mandek, sambil kita bahas lagi bersama" tambahnya. 

Lanjut Gubernur, sudah menjadi kewajibannya menyiapkan anggaran untuk pembayaran tersebut sesuai biaya kenaikan per 1 Januari 2020.  

"Kita akan kaji dan upayakan ini, karena saya ingin masyarakat Sumsel sehat dengan fasilitas yang memadai. Walaupun anggaran tidak bertambah tapi ini harus tetap jalan jangan sampai pelayanan kesehatan warga Sumsel terganggu," jelas Deru.

Penulis : Reza Mardiansyah
Editor : Achmad Fadhil

Tag : JKN KIS

Komentar