Kaganga.com PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menargetkan percepatan transformasi pemerintahan digital melalui penguatan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh instansi didorong meninggalkan ego sektoral agar tercipta sistem pemerintahan yang terintegrasi dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, serta transparan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Penerapan Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Aston Hotel & Conference Palembang, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel itu dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra.

Dalam sambutannya, Edward Candra mengatakan perkembangan teknologi informasi menuntut birokrasi untuk terus beradaptasi. Menurutnya, pemerintahan digital bukan sekadar pemanfaatan aplikasi atau teknologi, tetapi merupakan transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan.

"Penerapan Pemerintahan Digital adalah transformasi menyeluruh yang mencakup perubahan pola kerja, integrasi data, penguatan infrastruktur digital, hingga peningkatan kompetensi SDM. Ini merupakan instrumen penting untuk memangkas birokrasi dan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, serta responsif," ujarnya.

Edward juga menegaskan bahwa pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, ia mengajak seluruh OPD menghilangkan ego sektoral agar mampu membangun ekosistem digital yang saling terhubung.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penerapan indikator evaluasi berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital sebagai tolok ukur tingkat kematangan tata kelola digital di daerah.

"Diskominfo memiliki peran strategis sebagai penggerak, namun keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Kita menargetkan Indeks Pemerintahan Digital Sumsel tahun 2026 dapat meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Sumsel, Rika Efianti, mengatakan sosialisasi ini menjadi sarana edukasi sekaligus diseminasi kebijakan strategis dalam penerapan pemerintahan digital di Sumatera Selatan.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai konsep, kebijakan, dan implementasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

"Kegiatan ini juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Kami berharap seluruh peserta mampu menerapkan tata kelola digital yang terpadu sehingga tidak ada lagi sistem yang berjalan sendiri-sendiri atau silo system," ujar Rika.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yakni Komagi Dinar Primasta, Auliana Rahma Hafizhah, dan Arlina Alfiani Chandra.

Kegiatan ini diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel, Dinas Kominfo kabupaten/kota, serta Bagian Organisasi/Tata Laksana dari 17 pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.