Kaganga.com PALEMBANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan terus menggencarkan program SIGUNTANG MENYAPA sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kegiatan yang dilaksanakan serentak setiap hari Selasa di seluruh kabupaten/kota ini melibatkan Bapenda Sumsel, Jasa Raharja Sumsel, serta Ditlantas Polda Sumsel. Untuk di Palembang, kegiatan pada Selasa (5/5/2026) kali ini di laksanakan di Palembang Square, Palembang Icon dan Kolam Renang Lumban Tirta.

Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan, mengatakan program ini merupakan langkah jemput bola guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

“ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya usai program ini di Launching Gubernur Sumsel Herman Deru. Melalui SIGUNTANG MENYAPA, kami hadir langsung di tengah masyarakat, khususnya di pusat-pusat aktivitas seperti mal, pasar, hingga perkantoran. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah dan sadar untuk memenuhi kewajiban pajaknya,” ujarnya.

Berdasarkan data Aplikasi SIGUNTANG per 5 Mei 2026, tercatat sebanyak 5.834 unit kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, masih belum melakukan pembayaran pajak. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 900 unit kendaraan telah melakukan pembayaran atau sekitar 15,42 persen.

Achmad Rizwan mengungkapkan capaian tersebut menjadi indikator positif terhadap efektivitas program yang baru dua kali dilaksanakan sejak diluncurkan oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru.

“Alhamdulillah, dari data yang ada sudah ada 900 kendaraan yang melakukan pembayaran. Ini menunjukkan respons masyarakat cukup baik. Kami optimistis ke depan angka kepatuhan akan terus meningkat,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan SIGUNTANG MENYAPA akan terus menyasar berbagai titik strategis, seperti kantor OPD Pemprov dan Pemkab/kota, pusat perbelanjaan, pasar, restoran, rumah sakit, hingga kantor perusahaan swasta, BUMD, dan BUMN.

Dengan pendekatan langsung ke lapangan, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya dalam membayar pajak untuk pembangunan, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).