3 Jul 2019 14:30
Kisruh PPDB

Banyak Pejabat Menitip, Kepala Sekolah Konsultasi ke Ombudsman

Banyak Pejabat Menitip, Kepala Sekolah Konsultasi ke Ombudsman

Kaganga.com, Palembang - Belakangan ini, Ombudsman Sumsel banyak menerima keluhan terkait masalah Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota Palembang. Selain permasalahan sistem Zonasi, ada juga permasalahan PPDB terkait banyaknya Titipan Pejabat.

Kepala Ombudsmen RI Perwakilan Sumsel, Adrian melalui Humas, Hendrico mengatakan beberapa Kepala Sekolah mendatangi Ombudsman untuk konsultasi terkait Titipan Pejabat ini.

"Kepsek ini tidak mau memberitahukan siapa pebajat yang menitip ini, mereka hanya meminta agar Ombudsman dapat memberikan soslusi terkait permasalahan ini," kata Hendrikco, Rabu (3/7).

Selain itu, di jelaskanya, Kepsek ini meminta agar Ombudsman mencari skema yang baik untuk mengurangi siswa titipan ini. "Ini harapan dari beberapa kepsek itu, agar kedepan pejabat tak lagi bisa menitipkan siswa meskipun itu anaknya ataupun keluarga mereka," ungkapnya.

Ombudsman Sumsel juga menerima laporan dari para orang tua terkait kecurangan di Sistem Tes Pengetahuan Akademik (TPA) di dalam PPDB. Dijelaskannya, Peserta didik yang lolos dibagi menjadi beberapa kriteria. Sebanyak 40 persen dipilih berdasarkan jarak dari sekolah ke rumah (Zonasi). Lalu 50 persen berdasarkan Tes Pengetahuan Akademik (TPA). 5 persen berdasarkan jalur prestasi dan 5 persen lagi berdasarkan mutasi kerja orang tua.

“Laporan yang masuk ke kami, orang tua mengeluhkan proses TPA ini. Sekolah hanya mengeluarkan nama saja. Tanpa menampilkan nilai yang didapat. Para Orang tua jadi ragu dengan proses seleksi yang dilakukan. Sehingga muncul dugaan kalau tes yang dilakukan hanya sekedar formalitas," jelasnya.

Di tambahkan Hendrico, pihaknya juga menerima laporan laporan terkait pungutan yang dilakukan pihak sekolah dan adanya indikasi pungutan dari pihak sekolah. "Dengan semua laporan ini kami akan melakukan tindak lanjut. Berupa pembentukan tim khusus. Mereka akan menelusuri kebenaran laporan,” tukasnya.

Penulis : Reza Mardiansyah
Editor : Riki Okta Putra

Tag : PPDB Sistem Zonasi Ombudsman

Komentar