14 Okt 2020 19:00

3 Mahasiswa di Palembang Ditangkap Atas Pengerusakan Mobil Dinas Polisi 

3 Mahasiswa di Palembang Ditangkap Atas Pengerusakan Mobil Dinas Polisi 

Kaganga.com, Palembang - Pihak Kepolisian Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan menangkap tiga mahasiswa yang melakukan pengrusakan mobil dinas Polda Sumsel. Peristiwa pengrusakan tersebut terjadi di hari kedua saat aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (8/10).   

Kasubdit Jatanras Polda Sumsel, Kompol Suryadi mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menangkap delapan pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka.   

“Telah kami amankan lagi 3 mahasiswa yang melakukan perusakan mobil dinas Polda. Ketiganya mahasiswa aktif,” ujarnya, (14/10/2020).   

Ketiga mahasiswa yang ditangkap yakni MB (22), MN (20) dan AW (19). Ketiga pelaku ini ditangkap petugas pada Selasa (13/10) kemarin di kediamannya masing-masing.   

Di hadapan petugas penyidik, ketiga mahasiswa mengakui telah merusak mobil Dinas Pamobvit Polda Sumsel pada Kamis (8/10) lalu.    

Mengenai alasan pengrusakan, ketiga mahasiswa tersebut melakukan tindakan pengrusakan karena kesal DPR mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja.   

“Alasan karena kesal. Jadi 3 pelaku ini ikut merusak mobil dinas Pamobvit saat aksi di DPRD Sumsel kemarin,” terang Suryadi.   

Selain tiga mahasiswa tersebut, Suryadi menyebutkan lima nama pelaku yang sebelumnya sudah diamankan. Kelima pelaku tersebut, yakni ND (22), HI (19), ED (19), ER (17) dan GA (20).     "Mereka diamankan usai merusak mobil dinas Provost Polda Sumsel," jelasnya.    

Suryadi menambahkan, keseluruhan pelaku berjumlah dua puluh tiga orang, delapan orang berhasil diamankan dan ditetapkan tersangka. Sementara lima belas pelaku lain masih dalam proses pencarian.    

Suryadi menegaskan pada aksi tolak omnibus law UU Cipta Kerja di DPRD pekan lalu, ada tiga mobil dinas Polda Sumsel yang rusak. Ketiga mobil yang rusak tersebut akibat amukan massa ketika terjadi kericuhan.

Penulis : Nandoenk
Editor : Achmad Fadhil

Tag : Cipta Kerja Omnibus Law

Komentar