8 Okt 2018 19:55

Koalisi Solidaritas Umtuk Petani Sumsel Hari Tani Nasional 2018

Koalisi Solidaritas Umtuk Petani Sumsel Hari Tani Nasional 2018

Kaganga.com, Palembang - Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan sebuah langkah progresif dalam menanggulangi ketimpangan, dan pula menjadi suatu jembatan menuju kehidupan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebab, misi yang dituju sangat jelas. Ia menyasar bagian dari rakyat Indonesia yang terpinggirkan secara ekonomi, yakni masyarakat tak bertanah, yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi buruh tani (dengan menjual satu-satunya harta yang dimiliki, yakni tenaga). Hal ini dilakukan dengan meredistribusikan kepemilikan atas tanah kepada mereka yang berhak mendapatkannya, mereka yang memang secara aktif menggarapnya sendiri. Hal tersebut untuk memberikan akses kepada masyarakat agar mencapai kemandirian dan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sejak rezim orde baru, negara melalui kebijakannya berusaha melakukan alih fungsi sumber-sumber agraria kaum tani secara besar-besaran untuk para investor. Yang mengekspansi sumber agraria menjadi perkebunan sawit, kebun kayu atau hutan tanaman industri serta pertambangan. Kemudian berakibat pada penyingkiran berbagai kepentingan hidup petani. Menyaksikan petani kehilangan lahan garapan tak bisa kita banggakan dan berdiam diri. Ada ratusan ribu keluarga yang berhadapan dengan korporasi untuk mencapai hak atas tanah. Sehingga perayaan hari tani 2018 dengan gegap gempita kita rayakan akan menjadi momentum kebangkitan kaum tani, kedaulatan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di Sumatera Selatan.

Kajian WALHI Sumatera Selatan (2018) menjabarkan: Pada sektor industri perkebunan kayu melalui tanaman akasia dan ekaliptus merupakan salah satu sektor yang kerap memunculkan sengketa lahan yang dikelola masyarakat. Dengan total luasan 1.564.493 Ha tidak sedikit perampasan wilayah kelola rakyat yang merupakan lahan pertanian sumber penghidupan masyarakat. Seperti perampasan lahan yang terus terjadi dan berulang kali dilakukan oleh PT. Musi Hutan Persada (MHP). Setidaknya ada 252 desa yang berpotensi konflik dengan PT. MHP yang tersebar di 7 Kabupaten di Sumatera Selatan. Dusun Cawang Gumilir, Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas ini sampai hari ini terhitung 1.294 hari lebih berada di pengungsian.

Disektor perkebunan sawit dengan luas 1.313.094 Ha, yang berpotensi konflik dan kerusakan lingkungan hidup seperti di Desa Belanti, Kec. SP. Padang, Kab. OKI sudah 10 tahun lama kehilangan lahan pertanian yang menopang kehidupan mereka terendam permanen akibat kanalisasi yang dilakukan oleh PT. Waringin Agro Jaya (WAJ). Masih di Kabupaten OKI, Desa Lebung Hitam, Desa Riding, Desa Tulung Selapan dan Desa Jerambang Rengas ini sekarang sedang berjuang atas lahanya karena terancam oleh kehadiran PT. Bintang Harapan Palma (BHP).

Pada sektor pertambangan dengan luas 1.010.054 Ha masyarakat harus merasakan dampak pencemaran dan krisis ekologi. Tentunya hal ini terjadi karena daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui. Terutama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang yang berdampak langsung pada ekosistem alami di tingkat lokal. Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat ini adalah salah satu desa yang berdampingan langsung dengan PLTU Keban Agung dan PT. Muara Alam Sejahtera (MAS). Aktifitas pertambangan ini sangatlah mengganggu rumah-rumah masyarakat karna aktifitas pengangkutan batubara ke stockpile perusahaan melintasi jalus umum. Aktivitas pertambagan batu bara di wilayah ini telah menyebabkan lahan pertanian yang mereka usahakan dahulu telah berkurang hingga 80% dampak aktivitas pertambagan batu bara dapat menurunkan kwalitas kesehatan masyakarat bahkan dapat memicu kematian dini.

Hari ini petani berkumpul dan bersolidaritas di Palembang untuk memepringati hari tani nasional dan menyambut hari pangan sedunia 2018, bahwa perlindungan dan perluasan wilayah kelola rakyat melalui skema reforma agraria merupakan mimpi kaum tani di Sumatera Selatan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960. Sebagaimana tertermaktub dalam dokumen agenda prioritas pemerintah yang disebut “Nawa Cita”. paling tidak janji mewujudkan reforma agraria dimuat dalam Nawa Cita 1, 5 dan 7. kerangka reforma agraria tentunya menjadi solusi dalam penyelesaian konflik dengan pendekatan keberpihakan negara kepada rakyat dan lingkungan hidup.”

Setelah 58 tahun sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang setiap tahun di rayakan oleh kaum tani sebagai hari tani nasional, pemerintah republik indonesia megeluarkan peraturan presiden no 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang bertujuan untuk ; redistribusi lahan pertanian dan hutan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah (dominasi modal atas lahan), penyelesaian sengketa (resolusi) konflik agraria, menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan bagi petani, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, dan meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Terkait implementasi Nawacita 1, dengan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman terhadap korban konflik. Penghentian campur tangan dan keberpihakan aparatur Negara, khususnya oknum TNI dan Polri yang terlibat dalam konflik dan mengubah keberpihakannya pada korban. Kedua, implementasi Nawacita 5, dengan mendorong kebijakan land reform melalui program Tanah Objek Reforma Agraria melalui skema pelepasan kawasan hutan bagi warga yang menjadi korban konflik. Ketiga, implemnetasi Nawacita 7, dengan mewujudkan target Perhutanan Sosial, di mana pemberian akses yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta pemulihan lingkungan berbasis masyarakat.”

Maka kami Koalisi Solidaritas Untuk Petani Hari Tani 2018 Menuntut:
1. Mendesak Kanwil ATR/BPN Sumatera Selatan untuk Menghentikan Semua Proses Perizinan Baru Perkebunan di sumatera selatan
2. Mendesak Pemerintah Untuk mengimplementasikan kebijakan Reforma Agraria yang transparan dan bertangungjawab memastikan kepentigan petani pengarap terpenuhi khiususnya di wilayah-wilayah konflik
3. Mendasak perintah untuk memastikan implementasi kebijakan Reforma Agraria tepat sasaran untuk kepentingan petani pengarap bukan perusahaan skala besar
4. Mendesak perintah provinsi sumatera selatan untuk mengevaluasi dan mencabut perda no 8 tahun 2016 tentang kebakaran hutan dan lahan yang telah menghilangkan hak petani tradisonal di sumatera selatan
5. Mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan yang refresif dalam penyelesaian konflik sumber sumber agraria sumatera selatan

Penulis : Achmad Fadhil
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Pertanian Aksi

Komentar