8 Jul 2018 12:20
Pilgub sumsel 2018

Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilgub Sumsel Diwarnai Aksi Demo

Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilgub Sumsel Diwarnai Aksi Demo

Kaganga.com, Palembang - Ratusan massa pada Minggu (8/7/2018) siang, menggeruduk kantor KPU Sumsel melakukan aksi demo meminta KPU Sumsel sebagai penyelenggara Pilgub Sumsel 27 Juni lalu untuk transparan kepada masyarakat. Aksi demo tersebut juga berbarengan dengan jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Sumsel.

Keseruan didalam gedung saat Pleno tak lagi menjadi perhatian khusus dengan adanya aksi diluar gedung konsentrasi terpecah dua sehingga pengamanan dari pihak kepolisian dan instansi lainnya ditingkatkan guna mengawal keamanan.

Massa mendesak KPU untuk menjadi penyelenggara yang jujur dan amanah dalam melakukan tugas. “Kalau Gubernur dan wakil Gubernur terpilih nantinya menang karena kecurangan, KPU Sumsel harus bertanggung jawab,” kata Koordinator Aliansi Pemuda Peduli Palembang, Ruben selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi tersebut, Minggu (08/07/2018).

Dengan membawa beberapa spanduk bertuliskan “Bahwa penyelenggara tidak memiliki legalitas formasl, sebab seluruh PPK, PPS, KPPS di kota Palembang tidak memiliki SK penetapan untuk penyelanggaraan Pilgub Sumsel”. “Siapapun Gubernur Sumsel terpilih kita akan dukung, asal sesuai UUD dan tidak cacat hukum,” teriak Ruben sambil melakukan orasi penolakan melalui pengeras suara.

Koordinator aksi (Korak) Ruby Indaiarta juga turut menyampaikan hal serupa, dimana pihaknya tidak akan menerima hasil Pillgub Sumsel, dimana menurutnya pihak PPK dan PPS tidak dibiayai Palembang dan tidak dari anggaran KPU Sumsel.
Ratusan massa juga menolak, jika aksi ini dikerahkan dari paslon Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel yang kalah, dan pihaknya menuntut dilaksanakannya Pilkada ulang khususnya di kota Palembang.”Kami minta PSU dilaksanakan di Palembang, hal itu bisa dilaksanakan jika menenuhi unsur TMS (Terstruktur, Masif dan Sistematis),” tegas dia.

Ditambahkannya, KPU Sumsel dinilai tidak memiliki legalitas hasil Pilkada di Sumsel, sehingga pihaknya minta proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Sumsel dihentikan.

“Kami minta tidak boleh perhitungan di dalam, kalau masih kami meringsek ke dalam. Ini aksi kami pertama dan besok- besok akan lebih besar jika tuntutan kami tidak dilaksanakan,” tutup Ruby

Penulis : Achmad Fadhil
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Pilgub Sumsel 2018 Demo

Komentar