1 Okt 2020 14:30

Projo Datangi Pemda Pertanyakan Mobil Mewah dan Dana Covid

Projo Datangi Pemda Pertanyakan Mobil Mewah dan Dana Covid

Kaganga.com, Muara Enim - Puluhan orang yang merupakan anggota dari PROJO, Kamis (01/10/2020) mendatangi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim guna mempertanyakan pengadaan mobil mewah untuk fasilitas tamu VIP pada RAPBD Perubahan 2020 dan kejelasan pemggunaan dana Covid19. 

Dalam orasinya pada aksi dakai di depan Kantor Pemda, mereka mempertanyakan urgensi pengadaan mobil toyota berjenis Land Cruiser diaaat kondisi dalam situasi pandemik saat ini dan kondisi keuangan daerah yang devisit. Merea menilai, tidak pantas menganggarkan pembelian kendaraan tersebut dimana kondisi masyrakat banyak yang terdampak. 

“Ini jelas tidak pantas. Kita minta Pemda untuk membatalkan penganggaran pembelian mobil tersebut. Ini jelas ada indikasi korupsi didalamnya,” ujar Koordinator aksi Alex Kasuda yang juga Wakil Ketua Umum Projo Sumsel saat berorasi. 

Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan satuan polisi pamong praja, massa aksi terus meneriakan agar pihak pemda mendengarkan dan membatalkan apa yang menjadi tuntutan mereka. 

Selain mepertanyakan urgensi pengadaan kendaraan mewah, PROJO juga mempertanyakan tentang telransparansi penggunaan dan covid bernila ratusan miliar agar masyarakat tau diperuntukan kemana dana tersebut. “Kita minta kejelasan mengenai dan covid yang audah dipersiapkan dan kemana dana itu digunakan,” tegas Alex. 

Setelah beberapa lama berorasi di depan Kantor Pemda, akhirnya perwakilan massa diterima oleh pejabat pemda Yakni Plt Assisten I didampingi Plt Bappeda untuk melakukan dialog. 

Dalam dialog tersebut, Dijelaskan oleh Plt Kepala Bappeda Mat Kasrun bahwa pengadaan mobil untuk tamu VIP tidak menyalahi aturan dan sudah sesuai dengan ketentuan. Dan hasil rapat paripurna yang sudah ditandatangani dewan saat ini sudah di Gubernur untuk di ferifikasi.

“Jadi kita menunggu instruksi Gubernur, apabila beliau mengatakan untuk tidak dilaksanakan maka kami akan menurutinya,” jelas Mat Kasrun. 

Selain itu, mengenai kondis keuangan daerah yang devisit, lanjutnya, sebenarnya devisit yang dialami keuangan Pemda pada tahun 2020 ini sudah bisa di tutupi oleh silva tahun 2019. “Jadi secara tidak langsung, devisit sudah teratasi,” ujarnya. 

Sementara itu, Juni Jumatan selaku Plt Kepala BPKAD mengatakan, mengenai penggunaan dana hasil refokusing setiap OPD sebesar 305 Miliar masuk dalam dana tidak terduga yang nantinya digunakan untuk penanganan damapk pandemik. 

“Jadi untuk penanganan covid bukan seluruhnya tapi hanya 146 Miliar yang kami laporkan kepusat setiap bulannya. Dana dana tersebut sudah terealisasi sebesar 52 Miliar lebih atau sekitar 36 persen,”ujarnya. 

Dijelaskan Juni, untuk OPD yang secara fungsional menangani langsung covid19 bisa melakukan perencanaan biaya, dan setelah dinilai tim gugus tugas maka akan di rekmondasikan.

“Seperti Dinkes, RS Rabain, Diadikbud, Sekertariat Daerah, PUPR, lingkungan hidup, BPBD, diperindag, polpp, inspektorat dan kecamatan untuk penanganan kesehatan,” tambahnya. 

Serta, lanjutnya lagi, untuk perbaikan Ekonomi ada di dinas ketahanan pangan, di umkm, tanaman pangan dan holtikultura.

“Dan untuk Jaring pengaman sosial, santunan, juga iepad OPD yang berkaitan,” tukasnya. 

Menanggapi penjelasan dari Perwakilan dari Pemda, PROJO saat ini menerima penjelasan yang diberikan. “Selanjutnya kami akan berkoordinasi lagi dengan PROJO Sumsel apakah akan melakukan aksi lanjuta atau swperti apa nantinya,” ujar Dani Eka Chandra selaku Koordinator aksi.

Penulis : LPM IV
Editor : Achmad Fadhil

Tag : Muara Enim

Komentar