Kaganga.com Palembang – Rangkaian kasus keracunan siswa di beberapa daerah di Sumatera Selatan membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan. Di tengah polemik ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menegaskan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait evaluasi maupun pelaksanaan program tersebut.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin gegabah mengambil langkah tanpa dasar aturan yang jelas dari pusat. Ia menilai regulasi teknis sangat penting agar peran pemerintah daerah bisa lebih terarah dalam mendukung jalannya program.

“Kami di daerah masih menunggu juknis dari pusat, apa yang menjadi peran daerah dalam pendistribusian MBG,” ujar Deru, Senin (29/9/2025).

Sejauh ini, peran pemerintah daerah dalam program MBG lebih bersifat sebagai pengawas. Namun, menurut Deru, posisi itu belum cukup kuat ketika muncul permasalahan di lapangan, termasuk kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa.

“Selama ini kan pemda hanya diminta sebagai pengawas. Kalau ada peran tambahan, kami siap laksanakan,” tegasnya.

Deru menambahkan, pihaknya menunggu regulasi teknis agar proses evaluasi bisa dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Tanpa arahan yang jelas, ia khawatir langkah daerah justru tidak sinkron dengan kebijakan pusat.

“Soal evaluasi, kami tunggu petunjuk teknisnya dulu,” imbuhnya.

Program MBG sendiri menjadi perhatian serius setelah sejumlah siswa di beberapa wilayah mengalami keracunan. Sepanjang September 2025, tercatat empat kasus terjadi di Musi Banyuasin (Muba), Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), dan Kota Palembang.

Bahkan, sebelumnya insiden serupa sudah lebih dulu ditemukan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Mei 2025, serta di Kabupaten Empat Lawang pada Februari 2025. Total, sebanyak 296 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan dan harus menjalani perawatan medis.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama pemerintah daerah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh. Tujuannya untuk memastikan kualitas, keamanan, serta distribusi makanan bergizi bagi siswa di seluruh Indonesia, termasuk di Sumsel.