Kaganga.com,Palembang - KONI Sumatera Selatan (Sumsel) meminta pemerintah daerah itu mengambil langkah bijak dengan tidak menjadikan anggaran hibah mereka untuk mencukupi uang bonus atlet peraih medali PON XX Papua.

Sekretaris Umum KONI Sumsel Suparman Romans di Palembang, Selasa mengatakan, sejak awal uang bonus atlet tersebut teralokasikan dengan baik melalui rapat-rapat pembahasan yang dia anggap sudah komprehensif. 

Dimana, uang bonus itu merupakan tanggung jawab yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Sehingga, rencana mengambil anggaran dana hibah KONI untuk mencukupi uang bonus atlet yang kurang itu dinilai kurang bijaksana.

"Karena yang menjanjikan bonus itu Gubernur kemudian realisasinya bukan melalui KONI tapi langsung ke Dispora," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dispora Sumsel Ahmad Yusuf Wibowo mengatakan rencana pengambilan anggaran hibah KONI untuk uang bonus atlet tersebut merupakan skema alternatif sesuai koordinasi dengan Komisi V DPRD provinsi.

Yusuf pun tidak menyangkal, kalau uang bonus yang telah dianggarkan dalam APBD 2022 itu terhambat direalisasikan lantaran besarannya  tidak sesuai dengan raihan medali yang didapatkan atlet. 

Di mana, bonus atlet yang dianggarkan senilai Rp9,2 miliar, sementara kebutuhannya senilai Rp21 miliar yang juga termasuk untuk atlet paralimpik.

Kendati demikian, hal tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan perhitungan yang lebih detail sehingga uang bonus atlet bisa segera terealisasikan.

"Akan dikoordinasikan. Itu skema alternatif sesuai koordinasi dengan Komisi V DPRD Provinsi," kata dia. 

Diketahui pada PON XX Papua Oktober 2021 itu Sumsel berada di peringkat 16 dengan raihan delapan medali emas, empat perak dan 17 perunggu. Kemudian torehan 52 medali juga berhasil disumbangkan atlet Peparnas Sumsel dengan rincian 15 emas, 16 perak dan 21 perunggu.

Menurut Suparman, bila rencana anggaran hibah KONI benar-benar diambil maka ia menganggap itu terlalu mengada-ada karena bakal menganggu program yang sudah diproyeksikan sebelumnya.

"Kami bukan masalah tidak setuju atau setuju tapi cuma berharap supaya semua mengikuti aturan yang wajar dan normal saja," pungkasnya