Kaganga.com, Palembang - Puluhan massa yang mengatasnamakan diri mereka Gerakan Pemuda Mahasiswa Masyarakat Musi Rawas/Musi Rawas Utara (GP3MR) mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kemarin.

Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta KPU Sumsel melakukan penundaan pelaksanaan Pilkada di daerah pemekaran Mura tersebut. Koordinator Aksi GP3MR, Reza Fahlevi menilai, jika bakal calon (balon) kepala daerah yang akan maju dalam pesta demokrasi di Muratara banyak yang diduga tersandung permasalahan hukum, termasuk dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) Pilkada No.8 Pasal 7 Poin (T) tahun 2015.

Menurut Reza, baik SH, AA dan KA dinilai belum layak menjadi pemimpin di daerah Kabupaten Muratara. Ia menilai, SH diduga terindikasi terlibat kasus hukum dari keputusan pengadilan negeri, AA saat ini sedang dalam proses persidangan di Mabes Polri.

"Sedangkan KA tercatat masih aktif sebagai anggota TNI. Ini jelas melanggar UU Pilkada No.8 pasal 7 poin (T) tahun 2015,” sesalnya.

Ia berharap, agar KPU Sumsel segera menindaklajuti aspirasi mereka. Jika nantinya tidak diindahkan, maka pihaknya mengaku akan memobilisasi massa untuk mendatangi KPU Sumsel agar keinginan mereka didengarkan.

“Kalau calon yang terindikasi tersandung masalah hukum tetap saja ditetapkan oleh KPU Sumsel, maka kami akan menghadirkan lebih banyak massa. Kami tetap konsisten dengan tuntutan kami dan akan menghadirkan hingga 5.000 massa untuk mengepung KPU Sumsel,” tegasnya.

Meski mereka lama berorasi, sayangnya, massa sedikit mengigit jari lantaran tidak ada satupun Komisioner KPU yang ada di kantor. Komisioner KPU Provinsi Sumsel berada di Muratara memback-up pelaksanaan Pilkada Muratara, yang hari ini bertepatan dengan jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah. Sekretaris KPU Provinsi Sumsel HM Daud mengaku akan menyampaikan aspirasi ke Komisioner KPU Sumsel.