APBD Perubahan 2015

Kaganga.com, Palembang - Dalam Penandatangan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumsel terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015, diketahui, secara garis besar, struktur perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan ketimbang APBD Induk. Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dan pimpinan DPRD Sumsel sepakat melakukan efisiensi anggaran, tanpa mengesampingkan program-program kerakyatan.

Untuk Pendapatan Daerah pada APBD Induk 2015 Rp7.193.702.636.596 menjadi Rp6.866.820.837.633,09 pada perubahan APBD 2015 berkurang sejumlah Rp326.881.798.962,91 atau 4,54%. Untuk Belanja Daerah pada APBD Induk yang berjumlah Rp6.609.708.624.576 pada perubahan APBD menjadi Rp6.435.565.558.475,55 berkurang sejumlah Rp174.143.066.100,45 atau 2,63%.

Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah semula pada APBD Induk 2015 sejumlah Rp110.000.000.000 menjadi Rp389.885.472.024,85 pada perubahan 2015 naik sejumlah Rp279.885.472.024,85 atau 254,44%. Sedangkan pengeluaran Pembiayaan Provinsi Sumsel semula pada APBD Induk 2015 sejumlah Rp693.994.012.020, pada perubahan APBD menjadi Rp821.140.751.182,39 naik sejumlah 18,32%. Total APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 menjadi sejumlah Rp7.256.706.309.657,94 dari semula pada APBD Induk 2015 sejumlah Rp7.303.702.636.596.

"Kita akui memang mengalami penurunan, tapi kondisi ekonomi Sumsel bergerak ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II sebesar 4,87% berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan II yakni 4,67%. Kita optimistis kedepan akan semakin meningkat," tegas Alex Noerdin usai penandatangan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumsel terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015.

Menurutnya, KUA PPAS APBD Perubahan 2015 di buat berdasarkan adanya penurunan dana bagi hasil migas Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 10% lebih dari APBD Sumsel .Menurut Alex, sektor-sektor yang dinilai belum maksimal, bisa saja dipangkas, mengingat situasi mengharuskan untuk dilakukan efisiensi.

Meski demikian, tetap memperhatikan proporsional. "Apa saja yang bisa dihemat, tentu akan kita hemat. Jika belum berjalan, kita tunda dulu. Tapi kalau sudah berjalan, tetap dilanjutkan," ujarnya.

Diakuinya, kekurangan ini sebenarnya berasal dari dana perimbangan. Sebab, dana yang berasal dari post APBN masih jauh lebih besar. "Tapi itu tidak jadi masalah. APBD itu selalu menjadi pemancing. Kita tetap membuka peluang bagi para investor untuk masuk ke Sumsel," kata dia.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopran Marjani mengaku, untuk mengurangi defisit anggaran yang ada, pihaknya akan memangkas kegiatan yang rutin. Misalnya perjalanan dinas dan bimtek.

"Hanya dikurangi, bukan ditiadakan," imbuhnya. Untuk pekerjaan yang selama ini telah berjalan, tetap dituntaskan, sedangkan yang ditunda, akan dianggarkan pada 2016.

Ia mencontohkan, program yang dipending itu, pembebasan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api (TAA) yang ditunda hingga tahun depan. Dana pembebasan lahan sebesar Rp51 Milyar akan dianggarkan pada 2016 mendatang. Pihaknya mengaku jika persiapan infrastruktur tidak ada masalah. "Hanya saja, pembebasan lahan yang belum selesai," pungkasnya.