22 Ags 2017 20:45

Jika Tak Sesuai Aturan, Komisi III Akan "Stop" Aliran Dana Hibah

Jika Tak Sesuai Aturan, Komisi III Akan

Kaganga.com, Palembang - Dana hibah pada APBD induk pada tahun ini mencapai Rp 1,6 triliun namun pada APBD perubahan mengalami peningkatan mencapai Rp 1,7 triliuan. Oleh karena itu, Komisi III DPRD Sumsel segera melakukan pengawasan dengan memanggil para pihak penerima dana hibah.

“Pada APBD perubahan naik yang cukup besar. Oleh karena itu kami melakukan pembahasan siapa saja Pihak yang menerima kalau tidak sesuai peruntukannya maka dapat distop,” tegas Ketua Komisi IiI, Ir Holda, usai melakukan rapat dana hibah dengan ormas, kepemudaan, Bawaslu, KPU dan lainnya, Selasa (22/8/2017).

Pihaknya meminta kepada organisasi masyarakat (ormas), kepemudaan dan lembaga lainnya untuk menggunakan anggaran dana hibah yang telah dialokasikan sesuai dengan aturan. Sehingga dalam penggunanya tidak menyimpang dan dapat bermanfaat.

“Kami melakukan rapat dengan beberapa lembaga penerima dana hibah. Kami minta dana hibah yang dialokasikan oleh pemerintah dapat terserap dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada,"”katanya

Menurut politisi Demokrat ini, bahwa ada beberapa penerima dana hibah yang pada tahun ini dipotong. Seperti ormas KNPI dipotong Rp 2 miliar. Hal ini mungkin karena tidak sesuai serta efessinesi anggaran.

“Tentu anggaran yang prioritas lebih dikedepankan terutama untuk pembangunan. Bisa saja anggaran yang dinilai tidak tepat tentu dapat di setujui,"jelasnya.

Sementara itu, anggota komisi III DPRD Sumsel, Saiful Fadli mengatakaan bahwa anggaran KPU dan Bawaslu cukup besar pada tahun depan untuk dana Pilkada serentak. Namun dana tersebut sangat besar
karena provinsi lain dengan jumlah mata pilih dan daerah tidak dialokasikan dana sebesar tersebut.

Penulis : Achmad Fadhil
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Dana Hibah

Komentar