Kaganga.com, Palembang - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang beberapa waktu lalu, dengan agenda penyampaian hak interpelasi terhadap Walikota Palembang Harnojoyo atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang belum dijalankan, batal terlaksana.

Diduga, batalnya rapat paripurna akibat tidak kuorum itu lantaran ada manuver politik dari Harnojoyo. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Palembang Zulfikri Kadir bahkan meyakini spekulasi tersebut.

"Ini pasti ada manuver dari Walikota (Harnojoyo). Tetapi kami yakin delapan anggota Fraksi PDIP di DPRD Palembang tetap konsisten untuk melanjutkan hak interpelasi," kata dia, Senin (14/3). 

Menurut Zulfikri, pengguliran interpelasi yang di inisiasi Fraksi PDIP DPRD Palembang merupakan keputusan partai yang tidak bisa diganggu gugat.

"Jadi tidak ada istilah PDIP masuk angin. Kami serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Walikota Palembang sudah melakukan kesewenang-wenangan terhadap pejabat Pemkot Palembang," tegasnya.

"Bagi anggota yang tidak ikut melakukan hak interpelasi, siap-siap untuk mendapat sanksi dari partai. Bisa teguran lisan, sampai yang tertinggi ialah (Pergantian Antar Waktu)," tutupnya.