Kaganga,com, Palembang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel terus melakukan pengawasan dan pendataan terhadap jumlah hasil Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ada di tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak.

Kedua lembaga ini tengah melakukan analisis hasil kecocokan penelitian (coklit) DPS itu sendiri untuk melengkapi hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara sah. Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya menargetkan hasil analisis coklit tersebut baru akan diumumkan pekan depan. "Analisis ini semacam perbaikan menuju proses DPT ini sendiri," kata Andika, Minggu (13/09/2015).

Dengan adanya sistem ini, Bawaslu Sumsel berharap agar pencocokan ini dapat dilakukan satu kali proses saja mengingat nanti akan ada pemilih tambahan setelah DPT ditetapkan oleh KPU Sumsel.

"Jika sudah real, kita sudah mendapatkan nilai yang pasti. Dengan begitu, kita tidak kesulitan untuk mengakomodir pemilih tambahan ini, karena guna DPT untuk memastikan jumlah surat suara nanti yang akan dicetak KPU yang melaksanakan pilkada, karena surat suara basisnya mengambil data DPT ditambah 2%," katanya.

Sedangkan Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan proses rekapitulasi DPS sudah selesai, tinggal proses untuk memutakhirkan kembali menjadi daftar pemilih tetap. "Kita punya waktu 30 hari. Berarti 1 atau 2 Oktober sudah menjadi DPT," kata Aspahani," katanya.

"Kalau mengenai data pemilih kita tetap memahami itu sebagai bagian yang akan dimutakhirkan. Jadi proses DPS akan mengalami proses pemutakhiran lagi. Jadi kita tidak khawatir DPS itu menjadi sesuatu yang akan diperbaiki lagi di kemudian hari selama 30 hari menjadi DPT. Kalaupun nanti ada daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memiliki kekurangan, itu tentu akan direvisi," jelasnya.

Dengan proses coklit ini sendiri, salah satu Komisioner KPU Sumatera Selatan Ahmad Nafi berharap agar semua lembaga penyelenggara pilkada mengutamakan sikap profesionalitas dan netralitas.

Namun demikian pihaknya meminta semua pihak untuk ikut mengawasi jika ada penyelenggara Pilkada tidak netral. “Saat ini kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan berbagai komponen organisasi untuk melakukan sosialisasi Pilkada atau pendidikan politik,” ujar dia.

Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk aktif dalam mengawasi DPS menjadi DPT karena saat ini pemutahiran DPS menjadi DPT sedang dilakukan. “Seringkali DPT menjadi potensi konflik pada Pilkada akibat ketidakvalidan data pemilih jangan sampai ketika memasuki pemungutan suara dan perhitungan suara baru persoalan DPT muncul kembali sebagai persoalan," pungkasnya.