#Papua dan Sumut Tertinggi Pelanggaran

Kaganga.com, Palembang - Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Tokoh Masyarakat (TOMAS) menilai jika tingkat pelanggaran selama masa penyelenggaraan pemilu di Sumsel masih cukup baik ketimbang daerah lain.

Anggota TPD Tomas Sumsel, Zukfikri Sulaeman menegaskan jika di Indonesia, saat ini tingkat pelanggaran pemilu tertinggi masih didominasi daerah Provinsi Papua dan Sumatera Utara.

"Kita berharap, kinerja para penyelenggara pilkada serentak di tujuh daerah, pengawas serta pesertanya untuk tetap mempertahankan kualitas pesta demokrasi ini. Jangan sampai, Sumsel merangsek mengejar dua daerah itu," ujar Zulfikri dalam Sosialisasi penegakan kode etik penyelenggaraan Pilkada di Sumsel di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, kemarin.

Dalam sosialisasi yang juga dihadiri Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Jimly Asshiddiqie tersebut, TPD akan memproses setiap pelanggaran pemilu yang terjadi serta memberikan rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti. "Kita ini merupakan perpanjangan tangan dari DKPP RI itu sendiri, dan mempunyai jaringan di setiap daerah," katanya.

Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Jimly Asshiddiqie menegaskan, TPD TOMAS ini dapat mengawasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2015. TPD di tiap provinsi berasal dari unsur Tokoh Masyarakat sebanyak dua orang, Bawaslu Provinsi 1 orang dan KPU Provinsi 1 orang.

"Tim ini memang tidak ada gaji. Tapi keterlibatan serta kontribusinya sangat diharapkan. Termasuk saat penegakan kode etik itu sendiri. Kode etik itu memang privat, tapi kalau bersentuhan dengan publik, maka itu kepentingan umum. Dan itu harus terbuka dan diketahui bersama," jelasnya.

Mantan Ketua KPK RI ini pun berharap jika pelaksanaan Pilkada di Sumsel dapat berjalan sukses tanpa ada masalah, meski dilakukan serentak. "Mudah-mudahan tidak ada laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan, baik aparat KPU maupun Bawaslu," imbuhnya. Jika berjalan lancar, ini merupakan cermin dari pelayanan efektif dari pejabat penyelenggara pemilu itu sendiri.

Saat disinggung mengenai pro kontra calon Independen yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, ia mengaku telah mendapatkan laporan. Meski demikian, ia belum bisa memberikan kesimpulan. Menurutnya, saat ini tengah ditangani oleh Bawaslu Sumsel dan KPU baik Sumsel maupun KPU Ogan Ilir itu sendiri. "Bahkan kalau nantinya ada masalah, disidang saja di pengadilan," tegasnya.

Ketua KPU Sumsel, Aspahani, menambahkan, keberadaan kode etik yang ada saat ini bisa menjadi "pagar" yang selalu mengawasi kegiatan penyelenggara pesta demokrasi. Untuk di Sumsel, harmonisasi antara KPU dengan Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan rel yang ada. "Sama-sama melakukan fungsi pengawasan," katanya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya, berharap, sosialisasi yang digelar kemarin dapat dimanfaatkan sebaik mungkin mengingat ini merupakan sistem pencegahan untuk menyukseskan Pilkada serentak Desember mendatang.

"Bila perlu, cukup sekali ini saja sosialisasinya, sedangkan praktiknya tinggal di lapangan saja. Tapi kita optimistis, Pilkada ini berlangsung sukses," katanya. Mengenai kasus pasangan calon (paslon) independen di OI, Bawaslu Sumsel telah melakukan kajian dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait.

"Rencananya besok (hari ini) Bawaslu Sumsel dan Panwasli OI akan berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Bawaslu RI," pungkasnya.