Kaganga.com, Palembang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menyarankan Walikota Palembang Harnojoyo, melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, yang bekerja tidak maksimal mengakibatkan terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD Kota Palembang Darmawan mengungkapkan, penurunan APBD Palembang dalam perubahan tahun 2015, yang mencapai sekitar Rp 277 Miliar dari APBD induk sebesar Rp 3,1 Triliun, tidak dapat lepas dari dampak pencapaian retribusi tidak maksimal oleh SKPD yang berpengaruh pada PAD Kota Palembang.

"Panggil kepala SKPD atau BUMD yang bersangkutan, karena realisasi retribusi berkaitan dengan kinerja," tuturnya, usai melaksanakan paripurna pengesahan APBD Perubahan, di Sekretariat DPRD Kota Palembang, (30/9/2015).

Darmawan memaparkan, beberapa SKPD dan BUMD mengajukan surat penurunan target pencapaian kontribusi PAD.? Padahal penetapan target itu sudah sesuai dengan kesepakatan dan pembahasan di awal, SKPD atau BUMD terkait sudah sepakat dengan besaran yang ditetapkan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya SKPD dan BUMD yang tidak mampu merealisasikan target PAD yang sudah ditetapkan.

"Saya lupa siapa saja yang mengajukan minta penurunan PAD, Ada beberapa yang mengajukan melalui surat dan ada yang minta penurunan hingga Rp 3 miliar. Padahal, target PAD tersebut sudah mereka setujui, sekarang minta diturunkan. Itu kan tidak konsisten," jelasnya.