Kaganga.com, Palembang - Penjabat (Pj) Bupati Muratara, Agus Yudiantoro, mengatakan sebelum pelakasanaan pilkada serentak dilakukan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian serta dandim untuk membantu pengamanan pelaksanaan pilkada. Namun saat ini, KPU dan Bawaslu Kabupaten Muratara masih terkendala masalah pendanaan yang masih kurang.

"Kami inginkan di daerah Muratara di setiap TPS nya haru diamankan oleh pihak kepolisian dan TNI agar netralitas di setiap tempat bisa terjaga. Namun sekarang masih terkendala dana, KPU mengajukan Rp 25 Miliar untuk penyelenggaraan Pilkada serentak nanti," ungkap Agus Yudiantoro kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/9/2015).

Agus menjelaskan, alokasi dana untuk pihak kepolisian sebesar Rp 2 Miliar lebih, sedangkan untuk dandim alokasinya sebesar Rp 1 Miliar. "Yang baru dikucurkan untuk pihak Kepolisian sebesar Rp 1 Miliar, sementara untuk dandim baru dikucurkan Rp 500 juta," terangnya.

Ditambahkannya, kondisi di kabupaten Muratara saat ini kondusif dan siap untuk melaksanakan pilkada. "Sosialisasi bersama KPU sudah dilakukan. Distribusi logistik juga sudah siap. Hanya ada satu desa yang memakai angkutan laut untuk distribusi logistik. Tapi itu tidak jadi masalah," ungkapnya.

Ia menegaskan, akan bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Ia juga mengharapkan, semua pasangan calon siap menang dan siap kalah.

"Intinya harus bijaksana, saya akan bersikap netral," tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Sumsel H Mukti Sulaiman mengatakan, masih adanya persoalan terkait penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Muratara membuat Pemerintah Kabupaten Muratara menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pemprov Sumsel.

Mukti mengungkapkan, KPU dan Banwaslu Kabupaten Muratara mengajukan Rp25 miliar untuk penyelenggaraan pilkada serentak Desember mendatang. Namun pihaknya masih akan meneliti dan memverifikasi hal tersebut apakah permintaan tersebut sesuai kebutuhan penyelenggaraan atau tidak.

"Tadi pihak Muratara sudah menyampaikan beberapa hal, namun belum selesai karena berkasnya tebal. Akan kami pelajari lebih lanjut terlebih dahulu, dua sampai tiga hari lagi baru akan dikoordinaskan kembali dan diputuskan berapa anggaran yang diperlukan," tuturnya.

Saat ini, telah disiapkan Rp16 miliar untuk penyelenggaraan pilkada di Muratara. Sebanyak Rp7,5 merupakan bantuan dari Pemprov Sumsel karena Muratara merupakan daerah otonomi baru (DOB) yang pertama kali menggelar pilkada dan sisa Rp5,5 berasal dari APBD Muratara.

Seandainya setelah hasil verifikasi kebutuhan pilkada Muratara memang lebih dari Rp16 miliar, maka kekurangan dana akan diambil dari APBD Muratara pada 2016 mendatang. Mukti menjelaskan, dana yang akan dianggarkan tahun depan berupa dana pelantikan Bupati/Wakil Bupati Muratara terpilih, bantuan hukum, dan sebagainya.

Yang diutamakan dana tahun ini adalah peruntukan honor petugas, pencetakan kertas suara, publikasi dan dana keamanan.

"Setelah verifikasi kan bisa saja kebutuhannya tidak sampai Rp25 miliar. Namun bila memang kebutuhannya nanti memang lebih dari Rp16 miliar, kurangnya itu akan langsung dimasukkan ke RAPBD Muratara 2016 dan ditanggung oleh APBD Muratara 2016 mendatang," tandasnya.