2 Okt 2015 18:55

Usulan Raperda Asap Dikaji

Usulan Raperda Asap Dikaji

 

Kaganga.com, Palembang - Kondisi kepungan asap yang kian parah di wilayah Sumsel, dinilai perlu dilakukan adanya Perda mengenai peraturan dan penanggulangan permasalahan asap, agar permasalahan ini tidak kembali terulang ditahun-tahun mendatang.

Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramandha N Kiemas mengakui jika usulan untuk direalisasikannya raperda asap tersebut sudah muncul dari kalangan anggota dewan. Politisi PDI Perjuangan Sumsel ini menilai, selama tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, karena perangkat undang-undang sudah lengkap, tinggal masalahnya bagaimana penangangan asap tersebut.

"Kedepan mungkin harus di buat satuan-satuan di tingkat desa yang tugasnya berpatroli ke masyarakat menasihati, melarang, dan mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan, dan penegakan hukum yang tegas sehingga tidak ada kesan penangan hukum pandang bulu terhadap perusahaan yang nakal dalam membuka perkebunan,” katanya di Kantor DPRD Sumsel, kemarin.

Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi kinerja BPBD , TNI, Polri, Manggala Agni yang terus memadamkan api di Sumsel hingga kini dan sudah berkerja keras, ditambah pihak TNI berhasil membekuk pelaku illegal logging di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurutnya, anggaran penanganan kabut asap di Sumsel sudah cukup, tinggal ini kemarau panjang, hujan tak kunjung datang disemai beberapa kali tidak ada titiknya, ini menjadi masalah, kalau ada hujan sedikit kabut asap di Sumsel selesai.

"Saat ini kita membutuhkan hujan secara merata dalam 1- 2 hari untuk memadamkan asap yang hampir setiap hari menyelimuti Kota Palembang ini," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Komisi IV Ramlan Holdan menilai sebuah Pansus untuk menangani dampak kabut asap ini sangat diperlukan. Efek ekonomi, pendidikan semua terganggu lantaran asap. Tujuannya, sebagai antisipasi jangan sampai terulang, apalagi mau jadi tuan rumah Asian Games nanti. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumsel ini menyebut, untuk penanganan antisipasi ini bisa dibahas anggaran perubahan untuk penanggulangan kebakaran hutan gambut dan semak belukar.

"Pansus juga akan menyoroti penegakan hukum perambah hutan, agar lebih fokus akar permasalahan dimana. Termasuk masyarakat ketika garap ladang sendiri, dicarikan solusi selain dilakukan pembakar lahan," pungkasnya.

Penulis : Roy JM
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Perda Asap

Komentar