18 Mei 2015 15:30

Wow, Pilkada Muratara Capai Rp25 Miliar

Wow, Pilkada Muratara Capai Rp25 Miliar

Kaganga, Palembang- Dana untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang akan digelar pada 9 Desember mendatang cukup fantantis. Pasalnya untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Muratara tersebut diperlukan biaya sebesar Rp25 Miliar.

Penjabat Bupati Muratara, Agus Yudiantoro mengatakan, pihaknya telah menyepakati perjanjian anggaraan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada untuk Kabupaten Muratara. “Untuk besarannya yaitu sebesar Rp25 miliar dalam bentuk hibah yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan  kabupaten Muratara,” katanya saat diwawancarai seusai menghadiri rapat persiapan pilkada serentak tahun 2015 di Ruang Rapat Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Sumsel, Senin (18/5).

Kesepakatan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Muratara tersebut sudah ditandatangani olehnya dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel diatas naskah atau Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Dari dana sebesar Rp25 miliar ini kita sudah menyiapkan dana sebesar Rp12,5 miliar yang berasal dari provinsi dan kabupaten induk dan Kabupten Muratara,” ujar Agus.

Agus mengungkapkan, selain itu pihaknya juga sudah menganggarkan dana penunjang seperti dana untuk keamanan dan pengawasan Pilkada. “Untuk dana keamanan kita telah menyiapkan dana sebesar Rp5 miliar, sedangkan Panwaslu baru mengajukan sekitar Rp5 miliar. Dana ini semua diluar dari dana sebesar Rp25 miliar tadi,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Muratara akan berjalan sesuai dengan tahapan yang ada atau sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sumsel, Aspahani mengatakan, untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Muratara ini dibutuhkan dana sebesar Rp25 Miliar, namun saat ini baru siap sebesar Rp12,5 miliar dan hal itu jelas sangat kurang. “tadi merak sudah sepakat untuk memenuhi kekurangan dana yang diperluka itu. Kesepakatan ini tertuang dalam NPHD. Kalau dana ini tidak dicukupi maka akan timbul masalah,” katanya.

Lebih lanjut lagi diungkapkannya, untuk pencairan anggaran sendiri dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dari Kabupaten setempat. “Sesuai dengan PKPU Nomor 2 untuk tahapan di pasal 2, jika anggaran yang telah ditentukan belum dipenuhi atau belum siap sampai dengan batas proses maka kami memiliki hak untuk memprosesnya yang lebih lanjut dalam artian, menunda. Tapi, bukan sampai tahun, paling tidak cuma seminggu, dua minggu sampai Clear semua,” ungkap Aspahani.

Penulis : Deryadli
Editor : Riki Okta Putra

Tag : pilkada serentak muratara

Komentar