13 Jun 2022 13:10

Anggaran Pemkot Palembang Belum Mampu Menggaji Layak PPPK Guru

Anggaran Pemkot Palembang Belum Mampu Menggaji Layak PPPK Guru

Kaganga.com,Palembang - Dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga honor oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dan ternyata, pemerintah setempat mengakui jika gaji dan tunjangan untuk PPPK belum mampu dibayarkan dengan layak.

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sempat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar semua karyawan non Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk guru honor dapat mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

"Terus terang dengan anggaran yang ada saat ini, sulit untuk memberian tunjangan PPPK dengan layak dan sesuai dengan ASN. Kalaupun dipaksakan, kami hanya mampu memberikan tunjangan Rp500 ribu per orang untuk guru," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang, Ahmad Zulinto, Senin (13/6/2022).

 

Kendati demikian, Disdik Palembang bakal mengupayakan agar tenaga honorer tetap bekerja dan menerima upah layak. Saat ini Pemkot sedang melakukan negosiasi kebijakan kepada pemerintah pusat.

 

"Kalaupun benar honorer akan dihapus, kami juga agar pemerintah pusat mengangkat tenaga honorer secara bertahap. Kalau perlu bagi mereka yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun, tidak perlu dites lagi," kata dia.

 

Usulan agar semua guru honor bisa mengikuti tes PPPK seiring dengan kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini, Palembang kekurangan 4.000 tenaga guru.

"Kekurangan ini disebabkan oleh moratorium penerimaan guru yang terjadi dari 10 tahun terakhir. Saat ini hanya sekitar 2 ribu guru SD dan cuma 1.000 guru yang bersatatus ASN. Sisanya dipenuhi dengan guru honorer," jelasnya.

Menurut Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Samto, kekurangan guru di sejumlah daerah harus diatasi dengan menambah kapasitas tenaga pendidik. Sebab jika mengacu pada delapan standar nasional, mengembangkan potensi guru menjadi upaya menuju kurikulum pendidikan merdeka.

 

"Sudah sewajarnya memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan, agar menciptakan skema pembelajaran di sekolah tergerak lebih baik, termasuk membantu pengembangan guru honor. Sehingga pendidikan kita dapat menciptakan pembelajaran inovatif," tandas dia.

Penulis : Ines Alkourni

Tag : Pemerintah Kota Pale

Komentar