Kaganga.com Palembang — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Cik Ujang, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor paling menentukan dalam mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, profesional, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

Pernyataan itu disampaikan saat ia membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Sumsel Tahun 2025 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (21/8/2025).

Menurut Cik Ujang, keberhasilan pengadaan tidak hanya bergantung pada regulasi yang diterbitkan pemerintah, tetapi terutama pada integritas dan kompetensi aparatur yang menjalankannya.

“SDM adalah ujung tombak. Pengadaan yang transparan dan akuntabel hanya bisa terwujud bila dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas dan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni,” ujarnya.

Rakor kali ini mengusung tema “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Peningkatan Integritas SDM Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Pengadaan yang Berkualitas.” Tema tersebut dianggap selaras dengan tantangan daerah dalam meningkatkan tata kelola di tengah tuntutan efisiensi dan keterbukaan publik.

Cik Ujang menilai, Perpres 46/2025 membawa semangat reformasi pengadaan yang tidak hanya menekankan prosedur, tetapi juga mengedepankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

“Sinergi antarlembaga sangat penting untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang sehat. Karena itu, rakor ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan koordinasi dalam membangun budaya pengadaan yang menjunjung tinggi integritas, efisiensi, dan profesionalisme,” tambahnya.

Pemprov Sumsel sendiri berkomitmen memperkuat UKPBJ di seluruh kabupaten/kota agar mampu berperan sebagai pusat unggulan pengadaan yang berorientasi pada pelayanan publik dan pencegahan praktik korupsi.