Kaganga.com Palembang - Di tengah dinamika pengelolaan sumber daya alam di Sumatera Selatan, peran organisasi profesi kembali mendapat sorotan. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sumsel diharapkan tidak sekadar menjadi wadah keahlian, tetapi mampu hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjawab persoalan nyata di sektor pertambangan.

Harapan tersebut mengemuka dalam forum diskusi publik yang dirangkai dengan pelantikan pengurus Perhapi Sumsel periode 2025–2029 di Palembang. Kehadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam kegiatan itu menjadi sinyal kuat bahwa sektor pertambangan membutuhkan sentuhan profesional yang berpihak pada kepentingan jangka panjang daerah.

Bagi Herman Deru, kekayaan alam Sumsel seperti batubara, mineral, minyak, dan gas adalah anugerah yang harus dikelola secara bijak. Ia menilai, tanpa kehadiran tenaga ahli yang kompeten dan berintegritas, potensi tersebut justru dapat menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan yang berkepanjangan.

Isu klasik angkutan batubara pun kembali menjadi bahan refleksi bersama. Penggunaan jalan umum yang selama bertahun-tahun membebani masyarakat dinilai sebagai cermin belum optimalnya transisi menuju tata kelola pertambangan yang lebih tertib dan berkeadilan.

Dalam konteks inilah Perhapi diharapkan mengambil peran lebih aktif. Organisasi profesi ini dipandang mampu menjadi jembatan antara regulasi, kepentingan dunia usaha, dan hak masyarakat, sekaligus memberi masukan profesional agar kebijakan yang diambil tidak sekadar normatif.

Dengan kepengurusan baru yang telah dilantik, Perhapi Sumsel memikul harapan besar untuk ikut menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Di tengah sorotan publik terhadap sektor tambang, kontribusi nyata para ahli menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa meninggalkan luka sosial dan ekologis.