Kaganga.com PALEMBANG – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Febrita Lustia Herman Deru, menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas, khususnya terkait akses hunian layak dan kemandirian ekonomi bagi anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Sumsel.

Dalam kunjungannya ke Panti Pijat Pertuni Jaya, Rabu (24/12/2025), Feby menyoroti rencana relokasi anggota Pertuni ke rumah susun sewa (rusunawa) yang dinilai belum ramah bagi penyandang disabilitas netra. Menurutnya, hunian vertikal dengan akses tangga berpotensi menyulitkan mobilitas tunanetra dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Gubernur Sumsel untuk meninjau kembali kebijakan tersebut agar solusi hunian yang diambil benar-benar memperhatikan aspek aksesibilitas, keselamatan, dan kemandirian penyandang disabilitas.

“Aksesibilitas harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai kebijakan hunian justru menambah hambatan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” tegas Feby.

Selain isu hunian, Feby juga menaruh perhatian pada upaya peningkatan kemandirian ekonomi anggota Pertuni. Ia menyambut baik aspirasi agar penyandang tunanetra dilibatkan dalam program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi salah satu fokus TP PKK Sumsel.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi menjadi kunci agar penyandang disabilitas tidak bergantung pada satu jenis usaha saja, melainkan memiliki beragam alternatif sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Ketua DPD Pertuni Sumsel, Iwan Susanto, mengungkapkan bahwa saat ini Pertuni mengelola unit usaha klinik pijat yang mempekerjakan sekitar 60 tunanetra. Namun, ketergantungan pada satu sektor dinilai belum cukup untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang seluruh anggota.

“Kami berharap ada kolaborasi yang lebih luas, terutama di bidang UMKM, agar anggota Pertuni memiliki pilihan usaha lain selain pijat, seperti kerajinan tangan dan jasa kecantikan,” ujarnya.

Iwan menambahkan, Pertuni juga telah membekali anggota perempuan dengan berbagai pelatihan keterampilan sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi.

Melalui dukungan kebijakan yang inklusif dan sinergi lintas sektor, Pertuni berharap pemberdayaan penyandang disabilitas di Sumsel tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi mampu menciptakan ruang partisipasi yang setara dan berkelanjutan.