Kaganga.com PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi meluncurkan aplikasi SIALAM (Sistem Informasi Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat) sebagai upaya memperkuat akses legal perhutanan sosial dan ketahanan iklim. Peluncuran dilakukan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dalam kegiatan Inovasi Perhutanan Sosial Menuju Ketahanan Iklim di Grand Atyasa Convention Center, Rabu (10/12/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan pentingnya pengelolaan hutan secara bijak dan berkelanjutan. Ia menilai pengelolaan hutan bukan hanya tugas pemerintah, namun tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

“Bagaimana kita mengelola hutan secara cerdas adalah tanggung jawab kita hari ini, agar generasi berikutnya mewarisi alam dalam kondisi terbaik,” ujar Herman Deru.

Deru juga mengingatkan bahwa reklamasi bekas tambang bukan jaminan pemulihan ekosistem. Menurutnya, mencegah kerusakan jauh lebih efektif dibanding memperbaiki kondisi alam yang telah rusak.

Peluncuran SIALAM dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada kelompok tani hutan (KTH) berprestasi, sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Penghargaan diberikan kepada LPHD Tanjung Agung (Muara Enim), KTH Seunting Jaya (Muara Enim), dan LPHD Sungsang IV (Banyuasin).

Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Koimuddin, mengungkapkan bahwa potensi perhutanan sosial di Sumsel berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 6642 Tahun 2024 mencapai lebih dari 276 ribu hektare. Namun, baru sekitar 140 ribu hektare yang mengantongi izin, dengan 33.433 kepala keluarga sebagai penerima manfaat.

Tahun ini, pemerintah menilai 263 kelompok perhutanan sosial untuk menentukan KTH terbaik tingkat provinsi. Hasil penilaian tersebut ditetapkan dalam kegiatan peluncuran SIALAM.

Koimuddin menjelaskan, aplikasi SIALAM menjadi instrumen penting dalam mempermudah pengajuan izin, menyediakan analisis spasial, regulasi, hingga modul pembelajaran.

“SIALAM merupakan strategi pemerintah untuk memperluas akses legal, meningkatkan produktivitas kelompok tani hutan, dan mengentaskan kemiskinan di sekitar kawasan hutan,” jelasnya.

Pemerintah berharap inovasi ini memperkuat kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menjaga hutan serta mendorong ketahanan iklim di Sumatera Selatan.