Kaganga.com, Palembang - Terkait adanya keinginan Menteri Hukum dan HAM untuk meningkatkan jumlah petugas dan hunian baru, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) Sumatra Selatan, Juliasman Purba mengaku sangat berharap hal itu segera terealisasi. Ia berharap dari 1.100 petugas yang bakal ditambah tahun ini di Indonesia, maka Sumsel akan mendapat bagian dan porsi sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“Jika selama ini perbandingannya 1:50 (satu petugas untuk 50 warga binaan), maka kita berharap setidaknya menurun menjadi 1:40 (satu petugas untuk 40 warga binaan),” ujarnya usai Teleconference Kemenkumham se-Indonesia, di Palembang, kemarin.
.
Untuk kamar hunian warga binaan yang saat ini ada di daerahnya satu ruangan menampung 20 orang padahal kapasitas seharusnya 10 orang, Juliasman berharap bakal ada penambahan lagi dari pemerintah. Begitupun fasilitas lain, seperti kamera CCTV, wartelpas dan penggunaan kartu e-Money Brizzi untuk diaktifkan kembali.

“Dulu sudah aktif, tapi sekarang kan mulai redup. Seperti wartelpas, yang melorot keaktifannya karena alat-alat wartelpas banyak rusak dan operator yang digunakan mengenakan tarif yang mahal. Kita bersama-sama akan mendukung dan menerapkan kembali fasilitas ini,” jelas Juliasman.

Ditambahkan Kabid Pembinaan, Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak Kanwil Kemenkumham Sumsel, Syafar, minimnya jumlah petugas di lapas dan rutan di Sumsel itu membuat penjagaan dan pengamanan untuk keluarga yang membesuk warga binaan kurang ketat. “Dengan petugas yang minim, tidak mungkin bisa menyaring keluarga yang hendak membesuk narapidana dan tahanan. Ini juga yang membuat terkadang masih ada penyelundupan hal-hal yang tak diinginkan di lapas dan rutan di Sumsel,” beber dia.