Kaganga.com, Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel akan melakukan evaluasi terkait adanya pelantikan pejabat eselon II,III,IV dan kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI), belum lama ini oleh mantan Bupati OI, Mawardi Yahya (Mawardi telah mengundurkan diri).  Evaluasi ini harus dialkukan dikarenakan Surat Pemberhentian Mawardi sebagai Bupati OI sudah diserahkan ke Sekda Pemkab OI.

Lebih lanjut dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman, pihaknya belum mengetahui perihal adanya pelantikan yang dilakukan oleh Pemkab OI. Hanya saja, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelantikan tersebut kalau memang SK Pemberhentian Mawardi telah ada.

"Saya belum tahu (ada pelantikan). Apakah sudah ada SK atau belum. Kalau sudah berhenti jelas tidak boleh (melantik)," tegasnya saat ditemui, Pemprov Sumsel, Jumat (7/8/2015).

Menurutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi kalau memang benar pelantikan tersebut menyalahi aturan. "Kalau memang salah, akan kami evaluasi. Kalau memang ada kesalahan, persyaratan tidak lengkap atau segala macam, menyalahi aturan. Tentu kami akan melakukan evaluasi," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pelantikan yang dilakukan oleh Bupati OI, Mawardi dapat dibatalkan. Apabila terbukti menyalahi aturan.

"Kalau dievaluasi, misalnya yang salah (pelantikan) itu ya di cabut, ya (bisa dibatalkan). Tapi, kami melihat dulu. Saya tidak mengatakan itu harus dibatalkan. Kami akan melihat dulu kasusnya satu persatu," katanya.

Sekda menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan pelantikan pejabat didaerahnya masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pemberitahuan adanya pelantikan ke Pemprov hanya sebatas konsultasi.

"Inikan asn, ketentuannya sudah agak berubah. Ke Gubernur itu hanya konsultasi," terangnya.

Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Sumsel, Amsin membenarkan apabila SK Pemberhentian Mawardi Yahya telah diserahkan ke Sekda OI. "Sudah diserahkan ke Sekdanya (Pemkab OI)," tegasnya