Kaganga.com Palembang – Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-api yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, menegaskan pentingnya dukungan lintas lembaga, terutama dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, dalam memastikan proyek tersebut berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Herman Deru saat menerima kunjungan Kepala Kejati Sumsel, Ketut Sumedana, di Griya Agung Palembang, Selasa (4/11/2025). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat itu membahas langkah konkret memperkuat sinergi antara Pemprov dan Kejati untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis.

Menurut Herman Deru, keberadaan Kejati Sumsel sangat vital dalam mendampingi dan mengawasi proses pembangunan, agar tidak ada penyimpangan hukum yang dapat menghambat jalannya program pemerintah. Ia menilai kerja sama yang solid antara lembaga hukum dan pemerintah daerah menjadi pondasi utama bagi iklim pembangunan yang sehat dan transparan.

“Kita tidak bisa membangun sendiri. Semua pihak harus terlibat, termasuk jajaran Forkopimda. Saat ini kita fokus pada pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-api sebagai PSN. Untuk itu, dukungan hukum dari Kejati menjadi hal yang sangat penting,” ujar Herman Deru.

Ia menjelaskan, pelabuhan tersebut akan menjadi gerbang baru perekonomian Sumsel sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah. Karena memiliki nilai strategis nasional, pembangunan Tanjung Api-api harus dikawal dengan ketat agar tidak terkendala masalah hukum di kemudian hari.

“PSN ini butuh pengawasan yang menyeluruh dan pendampingan hukum agar semua berjalan sesuai rencana. Kami berharap Kejati menjadi mitra pengawal dalam setiap tahapannya,” tambahnya.

Selain membahas proyek strategis, Gubernur Herman Deru juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sosial di Sumsel. Ia menyebut, keberagaman masyarakat yang hidup rukun menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan.

“Sumsel tetap zero konflik, meski masyarakatnya beragam. Ini bukti bahwa komunikasi antarinstansi, termasuk aparat penegak hukum, berjalan baik dalam menjaga kondusifitas daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kajati Sumsel Ketut Sumedana menyatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Pemprov Sumsel. Ia menegaskan, Kejati tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan pendampingan hukum terhadap proyek pembangunan agar sesuai dengan koridor peraturan.

“Kami di Kejati siap bersinergi, berkoordinasi, dan mengawal program pembangunan yang dijalankan oleh Pemprov Sumsel. Setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat akan kami dukung penuh,” kata Ketut.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Sekda Dr. H. Edward Candra, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Kehadiran para pejabat ini menandai keseriusan pemerintah dalam membangun kemitraan lintas lembaga demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.