Kaganga.com,Palembang - Konflik Rusia dan Ukraina turut berdampak pada kenaikan harga minyak. Terlebih, Rusia merupakan salah satu pemasok minyak terbesar di dunia. Negara-negara lain pun ikut terkena dampaknya.

 

Lalu bagaimana dengan kekuatan wkoni Indonesia menahan laju harga minyak dunia yang terus naik. Apakah pemerintah akan terus menaikan harga BBM bersubsidi hingga menyentuh harga normal ?.

 

Menurut pendapat Pengamat Ekonomi Palembang Yan Sulistyono mengatakan jika kenaikan Minyak Global terutama dampak dari perang Rusia dan Ukraina tidak terlalu berpengaruh besar bagi Indonesia. 

 

Alasannya, Yan menilai jika Indonesia negara yang dianugerahi Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah seperti Sumber daya Energinya. Bahkan dengan SDA yang berlimpah, menurutnya Indonesia tak hanya bisa mencukupi kebutuhan Masyarakatnya, melainkan juga bisa mencukupi kebutuhan Global. 

 

"Namun, masalahnya saat ini kita tidak menguasai Hilirisasinya. Itu menjadi satu kelemahan Indonesia saat ini. Sebenarnya ekonomi kita harusnya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kenaikan minyak Global," kata Yan saat di Hubungi

 

Yan menjelaskan jika Indonesia bisa seperti Cina dan India yang bisa merangkul Rusia untuk memenuhi kebutuhan Energi mereka seperti Minyak. Namun pemerintah Indonesia dinilai tak memiliki politik yang kuat dan terlalu takut dengan Amerika jika Indonesia merangkul Rusia untuk bekerja sama. Bahkan, menurut Informasi yang didapat Yan, dahulu Pertamina pernah ingin membeli minyak Dunia, namun, karena ketakutan itu, Pertamina tak jadi membeli minyak Dunia.

 

"Artinya sudah ada pasarnya, Tapi permasalahan Indonesia terlalu USA Mainded. kita terlalu takut di embargo oleh Amerika kalau kita bekerja sama dengan Rusia, Itu permasalahan kita dari dulu. Sebenarnya untuk kenaikan harga minyak ini tidak begitu jadi masalah apalagi untuk negara lain. Tinggal kebijakan pemerintah kita berani atau tidak," ungkapnya. 

 

Akankan Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dengan terus melonjaknya harga minyak Global. Kata Yan, Sebenarnya Indonesia masih Sanggup menanggung BBM Bersubsidi. Namun menurut Yan, permasalahannya bukan karena tidak kesanggupan. Melainkan banyaknya APBN yang terlalu banyak dipakai untuk kepentingan belanja Modal. Padahal keborosan itu bisa di alihkan untuk menambah Subsidi. 

 

"Pemerintah terlalu menghamburkan uang yang saat ini menurut saya tidak perlu lagi sebagai Belanja Modal ke Pemerintah Daerah. Seperti gaji 13 PNS, atau Tunjangan Kinerja, dan Tambahan penghasilan pegawai lainya. Ditambah lagi dengan beragamnya Tunjangan yang diberikan untuk Legislatif yang menurutnya dalam setiap langkah bisa mendapatkan tunjangan. 

 

"Coba kita lihat transfer daerah untuk Belanja Modal, berapa triliun setiap tahun APBD kita di keluarkan termasuk juga untuk gaji gaji Anggota dewan kita yang harusnya bisa di pakai untuk menambah Subsidi. Sama halnya seperti gaji 13 PNS karena dulu pendapatan mereka (PNS) tidak banyak, dan banyak juga gaji mereka dirapel. Sekarang itu tidak lagi. Nah, menurut saya tidak perlu lagi, saat ini kebijakan bahkan bisa dibilang mengahamburkan uang padahal dari itu bisa disalurkan untuk menambah Subsidi," ungkapnya. 

 

"Jadi subsidi ini tidak ada masalah kalau menurut saya, kalau subsidi itu digunakan dengan baik terutama dalam bentuk pendidikan, kesehatan, kemudian untuk subsidi energi. Gak masalah, hanya masalahnya pos pos pengeluaran APBN yang tidak beres dalam pengelolaan nya," tegasnya. 

 

Jika pemerintah tetap memaksa menaikan harga Subsidi terutama pada BBM. Ia menilai akan timbulnya Chaos seperti yang terjadi pada masa Presiden Presiden sebelumnya. 

 

"Bahkan Puan Maharani bisa kembali menangis saat BBM Naik di Zaman kepresidenan SBY, Jokowi tidak akan mengambil kebijakan seperti itu terutama pada akhir masa Jabatannya. Ia takkan mencoreng namanya sendiri di akhir masa jabatan," terangnya. 

 

Dengan terus naiknya harga minyak Global, Menurut Yan juga akan berpengaruh dalam kenaikan harga harga barang dan jasa lainy