Kaganga.com PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Target ambisius pun dipasang: seluruh desa dan kelurahan di Sumsel sudah memiliki Kopdes Merah Putih berbadan hukum pada akhir Juni 2025.

Hingga 22 Juni 2025, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumsel mencatat capaian pembentukan Kopdes Merah Putih telah mencapai 77,90 persen, atau sebanyak 2.538 koperasi dari total 3.258 desa dan kelurahan di provinsi ini.

“Progres ini cukup menggembirakan, namun kami masih terus mengejar target agar seluruh Kopdes terbentuk sebelum peluncuran nasional pada 12 Juli mendatang,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumsel, Amirudin, Selasa (24/6/2025).

Ia menyebutkan bahwa empat daerah telah berhasil menyelesaikan pembentukan Kopdes 100 persen, yakni Kabupaten Lahat, Musi Rawas, PALI, dan Kota Pagaralam. Keberhasilan ini disebut tak lepas dari dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat setempat.

Namun di sisi lain, masih terdapat dua wilayah yang progresnya tergolong rendah, yaitu Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten OKI. Di OKU Selatan baru terbentuk 69 Kopdes atau 26,64 persen dari 259 desa dan kelurahan, sementara di OKI baru 110 Kopdes dari total 327 desa dan kelurahan.

Menurut Amirudin, rendahnya capaian di dua daerah tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, mulai dari sulitnya akses geografis hingga persoalan administratif. “Banyak kendala di lapangan seperti pelaksanaan musyawarah desa yang belum berjalan lancar, keterbatasan sinyal internet, hingga hambatan dalam penerbitan akta badan hukum koperasi oleh notaris,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap optimis bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih di seluruh wilayah Sumsel dapat diselesaikan sesuai target. Pendampingan intensif pun terus dilakukan, termasuk percepatan proses digitalisasi dokumen melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SABH).

Program Kopdes Merah Putih sendiri merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa. Diharapkan, koperasi ini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor informal di perdesaan.