18 Mei 2015 14:10

Protes Pemprov, Warga Tegal Binangun Sodorkan Keranda Mayat

Protes Pemprov, Warga Tegal Binangun Sodorkan Keranda Mayat


Kaganga.com, PALEMBANG - Ribuan masyarakat Desa Tegal Binagun Kelurahan Plaju Darat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Plaju Darat Bersatu, Senin (18/05/2015) kembali menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel).
 
Aksi yang kedua kalinya digelar di Kantor Pemprov Sumsel tersebut masih dengan perihal yang sama yaitu menolak Desa Tegal Binangun masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin dan juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengkaji ulang keputusan hasil mediasi yang menetapkan desa tegal binangun masuk dalam wilayah kabupaten banyuasin.
 
Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat desa tegal binangun tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam aksi tersebut, masyarakat desa tegal binangun membawa dua keranda mayat. Dua keranda mayat yang dibawa tersebut untuk menunjukkan kepada pejabat Pemerintah setempat bahwa saat ini hati nurani para pejabat pemerintah telah mati karena telah memutuskan desa tegal binangun masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
 
Selain itu para pendemo juga membacakan puisi serta juga membaca surat yasin dihalaman kantior pemprov sumsel tersebut. Tujuan para pendemo membacakan surat yasin yaitu agar para pejabat yang sedang mengurusi permasalahan tapal batas antara Kabupaten Banyuasin-Kota Palembang dapat berpikir dengan jernih sebelum memberikan keputusan terkait permasalahan tapal batas tersebut.
 
Ketua Forum Masyarakat Plaju Darat Bersatu, Ahmad Daryono mengatakan, pihaknya menggelar aksi demonstrasi tersebut untuk menolak keputusan bahwa desa tegal binangun Kelurahan Plaju Darat masuk dalam wilayah kabupaten banyuasin. “Kami meminta Pemprov Sumsel agar keputusan dari mediasi itu ditinjau ulang, karena kami menolak hasil keputusan ini,” katanya.
 
Jika memang PP Nomor 23 Tahun 1998 menyatakan bahwa Desa Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin kenapa pihak Pemkab Banyuasin tidak mengurusi masyarakatnya sejak dulu. “Kok baru sekarang  mau mengurusi kami, ada apa ini. Apakah karena sudah maju dan sudah pembangunan disana,” ujar Daryono.
 
Daryono mengungkapkan, Desa Tegal Binangun di Kelurahan Plaju Darat terdapat 11.460 jiwa yang terdiri dari 2.566 kepala keluarga secara de facto tercatat sebagai warga Palembang, termasuk semua sekolah, mushola/masjid, dan jalan. “Tidak ada sedikitpun bangunan yang ada di Kelurahan Plaju darat yang masuk dalam wilayah Banyuasin, jadi jangan memaksakan kami untuk jadi warga Banyuasin,” ungkapnya.
 
Akhirnya aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan masyarakat desa tegal binangun tersebut berbuah hasil, karena perwakilan dari pemprov mau menemui dan berdiskusi dengan perwakilan masyarakat. Adapun yang menemui ribuan masyarakat tersebut yaitu Asisten I bidang Pemerintahan Provinsi Sumsel, Ikhwanuddin.
 
Ikhwanuddin mengatakan, dirinya tidak memihak Banyuasin ataupun Palembang dalam penentuan tapal batas wilayah ini. “Masalah batas wilayah Banyuasin dan Palembang sudah ada payung hukumnya di Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1988, disitu sudah dijelaskan batas wilayah dengan peta dan bukti-bukti hukum lainnya,” katanya
 
Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 1988 bahwa Kelurahan Plaju Darat masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. “kelurahan plaju darat masuk kota palembang bukan banyuasin. Kalaupun ada masyarakat didaerah perbatasan yang masuk dalam wilayah Banyuasin, saat ini proses pemekaran sedang dilakukan Pemkot Palembang sehingga nanti warga tersebut juga akan masuk di wilayah Palembang,” ujar Ikhwanuddin seraya menambahkan bahwa proposal perluasan atau pemekaran pemkot palembang sudah diproses oleh pihaknya dan saat ini sudah sampai Gubernur Sumsel.
 
Mendengar apa yang telah disampaikan asisten I bidang Pemerintah Provinsi Sumsel tersebut, para pendemo sangat senang dan dengan tertib membubarkan diri. Namun pihaknya akan memboikot rencana pembangunan kantor lurah yang akan dibangun oleh pemkab banyuasin. “Untuk aspirasi kami sudah diterima, kami akan cooling down. Tapi kami minta kepada Pemkab Banyuasin jangan mengkoar-koarkan akan membangun kantor Kelurahan, jika itu dilakukan maka kami akan memboikotnya dengan mengunci kantor itu,” kata daryono.
 

Penulis : Gaara Nasution
Editor : Riki Okta Putra

Tag : desa tegal binangun

Komentar