Kaganga.com Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan program nasional cetak sawah yang ditargetkan rampung Agustus 2025. Gubernur Sumsel H. Herman Deru menegaskan kesiapannya untuk turun langsung mengawal jalannya program ini, yang dinilai sangat vital bagi ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Koordinator Satgas Cetak Sawah, Brigjen TNI Ade, bersama jajaran Staf Khusus Menteri Pertanian RI. Pertemuan tersebut membahas progres dan berbagai kendala teknis serta administratif yang masih dihadapi di lapangan.

“Saya siap 24 jam untuk mengawal program ini. Tidak ada niat menghambat. Justru saya ingin kita semua bergerak cepat agar selesai tepat waktu,” tegas Gubernur Herman Deru. Rabu (16/7/2025).

Brigjen Ade menyampaikan bahwa Sumsel merupakan salah satu provinsi prioritas karena memiliki potensi lahan yang besar dan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program ini di Sumsel.

“Ini program strategis Presiden. Kami harap seluruh hambatan, baik teknis maupun administrasi, bisa diselesaikan sebelum Agustus,” ujar Brigjen Ade.

Dalam dialog tersebut, Herman Deru juga memaparkan salah satu kendala utama yang dihadapi daerah, yakni proses administrasi melalui Sistem Informasi Data (SID) yang dinilai cukup kompleks. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi atau pendampingan teknis.

“Kami tidak tinggal diam. Tapi kami butuh ruang diskusi untuk memecahkan kendala SID yang menghambat percepatan,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur Deru menginstruksikan para bupati dan wali kota di daerah yang menjadi lokasi cetak sawah untuk segera melengkapi dokumen lingkungan hidup. Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh merusak ekosistem yang ada.

“Setiap daerah harus segera membuat surat dari dinas lingkungan hidup yang menyatakan lahan aman. Ini penting untuk jaga keberlanjutan, tegasnya.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Gubernur berencana membentuk Satgas Percepatan Cetak Sawah di tingkat provinsi melalui Biro Hukum. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah.