Kaganga.com PALEMBANG — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto, menilai dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi faktor penting dalam memperkuat penegakan hak asasi manusia di tingkat daerah, khususnya dalam masa awal pembentukan Kementerian HAM.

Menurut Mugiyanto, sebagai kementerian baru, Kementerian HAM masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari keterbatasan sarana prasarana hingga kebutuhan penguatan sumber daya manusia. Dalam konteks tersebut, dukungan pemerintah daerah dinilai krusial agar pelayanan dan pengawasan HAM dapat berjalan efektif.

Ia menyebut Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah yang menunjukkan komitmen nyata melalui dukungan administratif dan teknis kepada instansi HAM di wilayah tersebut. Dukungan itu dinilai mempercepat proses konsolidasi kelembagaan dan pelaksanaan program berbasis HAM di daerah.

Selain dukungan pemerintah daerah, Mugiyanto juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga vertikal, seperti Kanwil HAM, Kanwil Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Sinergi lintas sektor tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Ia menegaskan, pendekatan kolaboratif antarinstansi menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem perlindungan HAM yang berkelanjutan, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelayanan publik.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Ia menyebut sejumlah kebijakan yang telah berjalan, antara lain pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM, serta penguatan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Pemprov Sumsel juga memprioritaskan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan kesempatan kerja yang layak sebagai bagian dari pendekatan pembangunan berbasis HAM.

Ke depan, Pemprov Sumsel berharap penguatan kelembagaan Kementerian HAM di daerah dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil, inklusif, dan menghormati hak asasi seluruh warga.