Tujuannya Untuk Memudahkan Akses

Kaganga.com, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seharusnya menaikkan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat terhadap kondisi asap yang terjadi di wilayah Sumsel. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

"Tujuannya untuk memudahkan akses, sebab kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta asap diwilayah ini sudah parah," ungkap Sutopo via Blackberry Messenger (BBM), Kamis (1/10/2015).

Selain Sumsel, ada juga Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang hingga saat ini berstatus Siaga Darurat dan belum menaikkan menjadi Tanggap Darurat. Sedangkan, daerah lainnya seperti Riau, Jambi dan Kalimantan Tengah sudah menaikkan status menjadi Tanggap Darurat.

"Memang Gubernur Sumsel menyatakan masih sanggup mengatasi Karhutla di daerahnya dengan bantuan dari Pemerintah Pusat," lanjut Sutopo.

Ditambahkannya, BNPB mengalokasikan Rp 385 miliar untuk penanganan Karhutla hingga September 2015 ini. Namun, pihaknya memperkirakan BNPB akan menambah anggarannya, karena Karhutla masih berlangsung.

Dalam kesempatan tersebut, Sutopo menerangkan, saat ini ada kecenderungan setiap terjadi bencana diwacanakan menjadi bencana nasional. Namun, menurut dia, ini tidak sesuai dengan visi Bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan bangsa yang tangguh menghadapi bencana.

"Jika ditetapkan bencana nasional, Pemda akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Padahal bencana bisa diatasi asal kita kompak, serius, total dan dengan hati. Karhutla itu harusnya bisa dicegah selama tidak ada pembiaran dan lemahnya penegakan hukum," tegasnya.

Jadi, sampai saat ini pihaknya mengajak semua pihak untuk meningkatan bencana asap masih bencana daerah. Belum ada pernyataan Presiden mengenai status bencana nasional dengan mempertimbangkan banyak hal. Yang perlu didorong adalah bagaimana Karhutla tidak berulang setiap tahun.

"Ini adalah bencana akibat ulah manusia. 99 persen Karhutla adalah disengaja. Kita dorong penanggulangan bencana menjadi prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran untuk bencana dari APBD ditingkatkan, personel Pemda yang ahli dan profesional ditempatkan di BPBD dan lainnya. Bupati, Walikota dan Gubernur juga harus bertanggung jawab menangani bencana di daerahnya," pungkas Sutopo.